Home / Berita utama / Bahas Rencana Pinjaman 900 M, Dirut Bank NTT: Saya Jadi Dirut Karena Ini
Bahas Rencana Pinjaman 900 M, Dirut Bank NTT: Saya Jadi Dirut Karena Ini

Bahas Rencana Pinjaman 900 M, Dirut Bank NTT: Saya Jadi Dirut Karena Ini

Kupang, fajartimor.com,— Direktur Utama Bank Nusa Tenggara Timur (Dirut Bank NTT), Izhak Eduard Rihi mengaku jabatan yang diembannya didapat karena telah melalui pembicaraan yang sudah lama terjadi terkait rencana pinjaman pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp. 900 Miliar untuk pembangunan infrastruktur.

“Sudah bicara lama sebelum saya jadi Dirut, buat saya jadi Dirut karena ini sebenarnya,” ungkapnya saat rapat bersama Komisi III DPRD NTT dengan Bank NTT dan OJK terkait pembahasan rencana pinjaman Rp. 900 M pemerintah Provinsi NTT, Rabu, (20/11/2019).

Menurutnya, terkait rencana pinjaman Rp. 900 M, secara institusi pihaknya sudah berkoordinasi dengan gubernur dan dalam proses diskusi ini menurut petunjuk teknis harus ada persetujuan dewan.

“Masalah-masalah antara Bank NTT dan OJK itu kita bisa siapkan. Karena itu, kita siapkan untuk tahun 2020 sebenarnya,” akunya

Pada kesempatan itu, Izhak membeberkan bahwa proyek ini pada tahun 2020 baru akan mulai jalan, sehingga 2019 ini pihaknya akan merapikan semua persyaratan jika sudah disetujui DPRD.

“Proyek ini 2020 baru kita akan mulai jalan, sehingga 2019 ini kami rapikan semua kalau dewan sudah setujui, konsep surat kepada Menteri Keuangan itu sudah disiapkan oleh Bapak Gubernur,” bebernya

Selain itu, Izhak mengatakan bahwa gubernur sudah menyampaikan kepadanya apabila telah disetujui dewan dan mendapat surat dukungan dari dewan maka prosesnya akan lebih cepat.

“Beliau sudah menyampaikan ke saya tinggal kalau dewan setujui, contoh lembata saja sudah asistensi sampai ke menteri keuangan, propinsi juga tinggal surat dukungan dari dewan itu yang bisa membuat ini semua lebih cepat,” akunya

Lebih lanjut, diakui Izhak dari beberapa diskusi, secara petunjuk teknis presiden juga sudah tahu rencana-rencana seperti ini untuk menjadikan daerah ini lebih baik. Bank NTT berani menyatakan ini karena sudah didiskusikan dengan pemerintah dan gubernur, sehingga kalau dewan menyetujui ini maka tahun 2020 proses bisa jalan.

“Semua detail poin kami sudah siap, semua item sudah disiapkan, sekarang sudah disiapkan roadmapnya dan saya wakil ketua bidang pembiayaan dan hal ini sudah cukup lama kita bicara di pengajuan teknis dan tinggal secara politis ini didukung dan saya yakin teman-teman pemerintah akan lebih cepat mengawal proses di Kementerian Keuangan dan Bank NTT,” paparnya

Sementara Kepala Otoritas Jasa Keuangan NTT, Robert Sianipar dalam pernyataan pada rapat tersebut membeberkan bahwa ada ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang harus dicermati oleh pihak pemberi pinjaman dengan mempertimbangkan resiko dan prinsip kehati-hatian.

“ketentuannya, persentase kepada pihak terkait (individu) itu 10% dari total modal bank, kalau BUMN 30%, kalau dia pihak tidak terkait (individu) 25%, kalau dia pihak terkait (kelompok) 25%,” jelasnya

Posisi modal Bank NTT sampai dengan bulan oktober 2019 sebesar Rp. 1,8 Triliun, Pemegang saham Bank NTT ada 22 kabupaten/kota ditambah 1 provinsi, yang punya saham lebih dari 10 % yang tercatat oleh OJK adalah pemerintah Provinsi NTT dengan total kepemilikan saham 30,6 %.

“Jadi jelas ini masuk dalam pihak terkait, Jadi pinjamannya sesuai ketentuan maksimal 10 % dari modal bank yaitu sebesar Rp. 180 Miliar,” terangnya

Selain itu, untuk pengecualian Bank NTT harus meminta masukan dari otoritas instansi seperti Kementerian Keuangan, Kemendagri dan KPK, seiring dengan beberapa pemberitaan di media dimana penyaluran kredit pemerintah daerah ini terjadi beberapa penyimpangan, sehingga dari Kemendagri ada rilis untuk bisa ditunda dulu dan diperbaiki.

“Bank NTT harus memastikan kalau jaminannya pemerintah ada kriterianya, kalau dia pakai angunan ada juga kriterianya, tolong pengecualian itu menjadi perhatian Bank NTT karena kurang saja satu syaratnya kita tidak bisa memasukkan itu ke dalam pengecualian. Sementara kalau jumlahnyaa sudah dikeluarkan dan melebihi 10% tadi, berarti Bank NTT masuk kategori melanggar BMPK, artinya melanggar prinsip prudential banking atau prinsip kehati-hatian,” tegasnya

Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPRD NTT menyatakan mendukung penuh pemerintah untuk  percepatan insfrastruktur, namun rencana pinjaman pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp. 900 Miliar melalui Bank NTT harus sesuai dengan regulasi agar tidak berdampak hukum. (ft/tim)

About Bony Lerek

Scroll To Top