Home / Berita utama / Ada Mainan Apa Lagi di ULP Provinsi?
Ada Mainan Apa Lagi di ULP Provinsi?

Ada Mainan Apa Lagi di ULP Provinsi?

“Tidak Ditayangnya Pengumuman Penghentian Tender Pupuk di LPSE”

Kupang, fajartimor.com-Tidak ditayangnya penghentian atau pembatalan proses tender pengadaan pupuk di LPSE oleh ULP NTT, menimbulkan kecurigaan akan sejumlah rekayasa. Banyak yang kini bertanya, ada mainan apa lagi di ULP Provinsi?

Surat Satker Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Timur yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi, jelas mengisyaratkan dihentikannya proses lelang kegiatan pengadaan pupuk Organik dan NPK Compaund karena adanya Penghematan Anggaran tahun 2016 pada Satker Kementerian Pertanian Republik Indonesia termasuk anggaran pada DIPA Satker 249160 05 (Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT) sudah jelas dan patut, terang salah seorang rekanan yang tidak ingin namanya dikorankan kepada fajartimor, Kamis (16/06).

Menurutnya, surat penegasan Satker Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggar Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran agar dalam proses klarifikasi yang dilakukan ULP semestinya disampaikan kepada pihak rekanan dan dimuat dalam berita acara Klarifikasi.

“Pemahaman saya, jika konten suratnya seperti itu, maka ULP selayaknya menindaklanjuti dan kemudian menayangkannya di LPSE bahwa kegiatan pengadaan pupuk tersebut dinyatakan gagal dikarenakan adanya penghematan anggaran. Undang Undang LPSE, ULP dan LKPP jelas mengatur tentang itu!”, kesalnya.

Dikatakan, bila kemudian ULP tidak menayangkan penghentian dan pembatalan proses lelang tersebut di LPSE, maka kecurigaan publik jelas, kalau ULP lagi bermain api dibalik penghentian kegiatan Lelang pupuk.

gambar pupuk jenis NPK Compaund (foto/dok.insert)

gambar pupuk jenis NPK Compaund (foto/dok.insert)

“Kalau dihentikan proses lelangnya sama artinya dengan gagal tender. Ceritanya harus ditayang di LPSE. Dan kalau benar tidak ditayang maka jangan heran, tuduhan publik akan semakin gencar. Lainnya lagi, jika diluncurkan ke tahun anggaran 2017 maka rekanan wajib memasukan ulang dokumen penawaran begitu”, tegasnya.

Sementara kepala ULP Adelino Soares yang berhasil dimintai klarifikasinya terkait persoalan tersebut mengatakan bahwa kegiatan pengadaan 11 paket pupuk (baik Organik dan NPK Compaund) tidak bisa dilanjutkan sebab anggarannya tidak memungkinkan.

“Karena kebijakan Nasional, ada Penghematan Anggaran maka proses lelang kegiatan pengadaan pupuk Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT tidak bisa lagi kita lanjutkan”, ucap Adelino.

Soal ditayang atau tidak ditayang di LPSE kata Adelino, bukanlah sebuah keharusan.

“Memang ada usulan dari teman teman agar ditayang di LPSE, tapi saya justru anjurkan untuk dibuatkan surat pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut dan kemudian dikirim ke email masing masing rekanan”, kelit Adelino.

Investigasi fajartimor terkuak, aroma rekayasa pemenang tender pada setiap kegiatan pengadaan pada Satker Pertanian dan Perkebunan rupanya sudah berlangsung lama. Bagi rekanan yang bukan orang dalam, dukungan pabrik (distributor pupuk), akan sangat sulit didapatkan. Kalaupun dapat harganya pasti di mark up. itupun tidak tercantum dalam spesikasi barang. harga pupuk tersebut justru didapat via sms dari oknum yang kemudian diketahui bernama Eko, yang juga diikuti dengan penjelasan kalau perusahaan pupuk hanya bisa mendroping sampai pada pelabuhan Surabaya. Selebihnya menjadi tanggungjawab rekanan. Uniknya lagi, harga yang dimarkup itu, diduga kuat menjadi jatah oknum oknum tertentu, belum lagi hitungan diskon yang dikasi perusahaan, karena pesanannya mencapai ratusan ribu tonase. Info lainnya, khusus untuk kegiatan pengadaan pupuk (Organik dan NPK Compaund), kuat dugaan ada sejumlah dokumen penawaran yang dikerjakan di rumah pribadi salah seorang Pokja. (ft/boni)

About Bony Lerek

Scroll To Top