Home / Berita utama / Adrianus Ndu Ufi: Bisa Jadi Proyek Itu Siluman
Adrianus Ndu Ufi: Bisa Jadi Proyek Itu Siluman

Adrianus Ndu Ufi: Bisa Jadi Proyek Itu Siluman

Kupang, fajartimor- Ketidaktahuan Bupati Mella dan Wakil Bupati Obet Naitboho atas realita pekerjaan jalan di Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat yang dikerjakan pihak dinas (Satker Cipta Karya Provinsi) bersama pihak Ketiga adalah sesuatu yang perlu mendapat perhatian serius.

Menurut Adrianus,  ketidaktahuan pemerintah kabupaten TTS terkait adanya pekerjaan jalan yang bersumber dari alokasi anggaran Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan jelas menjadi indikator ada ketidakberesan dalam sejumlah kegiatan yang dikelola Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan NTT kepada fajartimor belum lama ini.

“Kalau Bupati dan Wakil Bupati TTS saja tidak tahu, apalagi masyarakat desa Koa. Jangan jangan ini proyek siluman. Karena kuat dugaan dikerjakan secara diam diam tanpa sepengetahuan masyarakat dan pemilik wilayah setempat”, tuding Adrianus.

Lokasi dilakukannya kegiatan kata Adrianus justru menunjukan adanya manipulasi Data baik DED, Mou dan penyerahan Aset.

“Pekerjaan itu dilakukan diatas pekerjaan jalan yang sebelumnya bersumber dari dana PNPM-MP. Dan ini yang tidak patut. Program PNPM-MP itu milik pemerintah Pusat. Bila kemudian pemerintah pusat dalam kurun waktu pemeliharan tidak dapat menjalankannya maka akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya dilakukan pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan. Fakta adanya pekerjaan Cipta Karya dilokasi pekerjaan PNPM-MP jelas keluar dari semangat Mou, DED dan Penyerahan Aset. Dugaan lanjutannya adalah Output, Sub Output dan Paket Pekerjaan  tersebut jelas bermotifkan keinginan pihak dinas (Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan) untuk menghabiskan anggaran negara”, ungkap Adrianus.

DPRD Provinsi khususnya Komisi IV kata Adrianus, semestinya sudah mengetahui persoalan tersebut. Bahwa ketika ada kebutuhan konfirmasi dan klarifikasi publik, para perwakilan rakyat yang terhormat tersebut sepatutnya dapat memberikan penjelasan agar diketahui rakyat yang diwakilinya.

“Saya malahan menduga pihak DPRD setempat sudah tahu persoalan tersebut tapi kini mereka justru berlaku tidak mau tahu. Dan susahnya disitu. Pengalaman saat di Lembaga DPRD, setiap awal tahun anggaran, DIPA yang diturunkan, dibagikan kepada setiap anggota DPRD. Sekalipun proyek pusat (Dana APBN), DPRD setempat wajib mengetahuinya, termasuk soal peruntukkan dan lokasi kegiatan. Ikutannya setiap kegiatan pusat tersebut mendapatkan kontrol secara terus menerus dan berkesinambungan. Uang uang yang masuk ke daerah melalui sejumlah NGO saja harus diketahui DPRD. ‘Yang tidak bisa dikontrol DPRD ya itu Proyek proyek juga uang uang yang dikelola langsung oleh Tuhan’. Saran saya, kita perlu waspadai Hiruk pikuknya pekerjaan Ditjen Cipta Karya yang dikelola Satker Cipta Karya Provinsi. Karena tidak jelasnya informasi soal kapan ditender, dikerjakan oleh pihak mana dan lokasi sasarannya dimana seakan ingin menegaskan bahwa Rakyat NTT kini menjadi obyek besar untuk melumaskan kepentingan pihak ketiga dan dinas”, berang Adrianus. (ft/boni)

About Bony Lerek

Scroll To Top