Home / Berita utama / Bupati Ray Fernandes Terlibat, Kejari Masuk Angin?
Bupati Ray Fernandes Terlibat, Kejari Masuk Angin?

Bupati Ray Fernandes Terlibat, Kejari Masuk Angin?

rKasus Korupsi pada pelaksanaan DAK Rp 47,5 M di PPO TTU

Kefa, fajartimor.com – Dugaan keterlibatan Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes (RSF) pada seluruh pelaksanaan DAK PPO TTU, TA. 2013 sebesar Rp 47,5 milyar yang kemudian diketahui syarat KKN, rupanya membuat Kejari Taufik kemasukan angin.

Proses penetapan tersangka saat kasus ini bergulir di Kejaksaan Negeri Kefamenanu oleh Frangki Radja (kasie Pidsus saat itu, red) justru seenak perut dimentahkan Kundrat Mantolas, Kasie Pidsus yang kini dipercaya menangani dugaan mega korupsi pada pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas PPO TA.2013 sebesar Rp 47,5 milyar, jelas sumber terpercaya fajartimor di Sekretariat Daerah setempat, Rabu, (23/03/2017).

Menurutnya, seharusnya bantuan pemerintah pusat kepada daerah adalah dalam bentuk barang. Tapi karena berbagai alasan dasar maka pemerintah pusat kemudian membuat kebijakan terarah dan populis. Salah satu kebijakan tersebut yakni Dana Alokasi Khusus (DAK).

“DIPA APBN per-Desember 2012 jelas. Khusus DAK Dinas PPO TTU adalah sebesar Rp 47,5 milyar. Bila kemudian ada perubahan lokasi yang diikuti dengan berkurangnya volume pekerjaan maka masalah pasti muncul. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada sistim dan tata kelola keuangan yang menjadi standar operasional Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga Biro Keuangan Provinsi khusus Alokasi DAK,” terangnya.

Dikatakan, fakta yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan DAK Dinas PPO TTU dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 47,5 milyar justru keluar dari semangat dan konsep dasarnya karena adanya Peraturan Bupati TTU.

“Ada banyak lokasi yang berubah. Mirisnya lagi, volume pekerjaan banyak yang berkurang. Lebih tragisnya, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh kontraktor kontraktor dadakan yang kuat dugaan adalah orang orang sisipan Bupati Ray Fernandes. Informasi yang kita peroleh, sebelum kegiatan dilakukan, ada potongan awal berupa fee. Buktinya banyak sekali pekerjaan DAK PPO yang terbengkalai. Kalau seperti ini modelnya, pembangunan di TTU mau dibawa kemana? Lainnya, proses pencairan uang di PPKAD, mengunakan sistim atau pola apa? Apakah menggunakan pedoman Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan Permen Keu. yang khusus mengatur tentang Dana Alokasi Khusus atau Peraturan Bupati?,” sindirnya.

Kejari Taufik katanya harusnya tetap fokus pada apa yang sudah diungkap awal oleh Frangki Radja Kasie Pidsus saat itu dengan terus mendorong performa Kundrat Mantolas Kasie Pidsus yang kini dipercaya menangani mega kasus tersebut.

“Saya malah menduga, kasus tersebut semakin dekat dengan Bupati Ray Fernandes. Kejari Taufik yang kelimpungan dan kemasukan angin justru bersuara lewat Kundrat Mantolas (Kasie Pidsus, red), yang justru lantang mengatakan bahwa dugaan korupsi pada DAK PPO TTU sebesar Rp 47,5 milyar tidak bisa dilanjutkan karena alasan tidak ditemukan bukti bukti pendukung lainnya (kurangnya alat bukti). Ya Miris saja,” kesalnya.

Sementara Ketua Garda TTU Paulus Modok justru lantang bersuara, akan terus mengawal penanganan kasus tersebut hingga tuntas.

“Karena kasus ini sudah menjadi atensi Publik TTU maka tidak ada alasan untuk dihentikan. Dasar kita ya Peraturan Bupati (Perbub) tentang pelaksanaan DAK PPO TTU sebesar Rp 47,5 milyar yang terkesan dipaksakan sekalipun mendapat penolakan dari Lembaga DPRD TTU. Hukum jangan tumpul keatas dan tajam ke bawah. Kami akan melakukan aksi demo besar besaran sehingga semua pihak tahu kalau di TTU telah terjadi pelacuran terhadap hukum oleh penegak hukum sendiri,” tegasnya.(ft/tim)

About Bony Lerek

Scroll To Top