Home / Berita utama / ‘Diduga Penuh Rekayasa dan Gratifikasi, PT. Alor Prima Digugurkan’
‘Diduga Penuh Rekayasa dan Gratifikasi, PT. Alor Prima Digugurkan’

‘Diduga Penuh Rekayasa dan Gratifikasi, PT. Alor Prima Digugurkan’

Kupang, fajartimor.com – E.Tendering Digital Proyek Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Labuan Bajo Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Prov. NTT terendus Gugurkan PT. Alor Prima dengan modus kangkangi aturan dan kuat dugaan terindikasi ada rekayasa dan Gratifikasi.

Dugaan adanya rekayasa dan gratifikasi jelas terbaca pada dalil yang sengaja diciptakan Romi Haba ketua Pokja E.Tender Digital proyek pengembangan kawasan permukiman perdesaan Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat dengan menggugurkan Dokumen Penawaran PT. Alor Prima hanya karena alasan ‘Surat Penawaran Nama Direktur Salah’, dengan mengesampingkan sejumlah dasar aturan sebagai runutan (Perpres dan Perka LKPP),  jelas salah seorang kontraktor yang enggan namanya disebutkan kepada fajartimor, Selasa (13/02/2018).

Menurutnya PT.Alor Prima yang berada di rengking satu (1) dengan nilai penawaran sebesar Rp 5, 200 juta lebih  lebih telah memenuhi syarat legal formil yakni Perpres nomor : 54 Tahun 2010, Perkan LKPP nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E. Tendering, dan Perka LKPP nomor 5 tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik.

“Petunjuk Penggunaan Apendo LPSE sangat jelas. Dasar Dokumen Penawaran yakni Perpres nomor 54 tahun 2010 juga Perka LKPP nomor 1 tahun 2011, baik pasal, ayat, huruf dan dictum menyebutkan secara jelas bahwa surat penawaran tidak perlu ditandatangani secara basah dan tidak perlu distempel”, terangnya.

Terkait dalil Pokja katanya soal Surat Penawaran Nama Direktur Salah (Direktur PT. Alor Prima) adalah alasan yang mengada ada.

“Fungsi Apendo LPSE kan jelas dong. Yaitu memastikan bahwa pengirim dokumen adalah penyedia yang bersangkutan dengan menyertakan identitas digital didalam dokumen penawaran. Kalaupun dicari dalam surat penawaran pakai super mikroskop pun tidak pernah akan ketemu yang namanya tandatangan digital”, bebernya.

Alasan Romi Haba ketua pokja satker pengembangan kawasan permukiman Provinsi NTT-ULP NTT lanjutnya adalah alasan yang sengaja dibuat buat layaknya tender terkini adalah tender manual.

“Ini era digital. Kita tahu keunggulan dan kekurangannya. Jadi sebaiknya Romi Haba ketua Pokja jangan banyak berdalil sebab dugaan kuatnya proses menggugurkan PT.Alor Prima Rangking 1 E. Tendering Digital tersebut berindikasi adanya rekayasa dan aroma gratifikasi”, tudingnya.

Yang berkembang ucapnya ada dugaan PT. Putra Nanggroe Acehlah yang akan dimenangkan Pokja proyek pengembangan kawasan permukiman perdesaan Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.

“Informasi yang mengemuka, PT. Alor Prima digugurkan untuk memenangkan jagoan Pokja yang kuat dugaan adalah PT. Putra Nanggroe Aceh  yang menempati ranking 6 dengan nilai penawaran sebesar Rp 5, 500 juta lebih”, aku sumber tersebut.

Romi Haba Ketua Pokja Satker Pengembangan Kawasan Permukiman yang dikonfirmasi justru terkesan terus menghindar.

Saat dihubungi fajartimor melalui telepon selular yang bersangkutan (Romi Haba) meminta agar klarifikasi dan konfirmasinya dilakukan di Satker setempat. Namun ketika fajartimor tiba di kantor satker pengembangan kawasan permukiman dan lalu menghubungi yang bersangkutan (Romi Haba) via telepon selular justru alasan yang didapat kalau dirinya lagi berada diluar untuk satu urusan yang prinsip dan tidak bisa ditinggalkan.

“saya lagi diluar om. Besok saja baru konfirmasi”, elaknya.

Sementara Yuli Arfah Kadis Pengembangan Kawasan Permukiman yang dihubungi melalui telepon selularnya justru berada diluar jangkauan alias tidak dapat dihubungi.

Ditempat terpisah Direktur PT. Alor Prima Thobias D.D Magang yang berhasil dikonfirmasi fajartimor via telepon selular rupanya mengakui kalau surat aduan Perusahaannya telah dilayangkan ke Pokja, PPK dan Kadis Pengembangan Kawasan Permukiman.

“Kita sudah layangkan surat pengaduan ke Pokja, Satker, PPK dan Kadis. Tembusan surat aduan tersebutpun kita kirimkan ke Polda NTT, Kejati NTT dan Lembaga DPRD. Copyan surat aduan ini pun akan kami kirim ke redaksi fajartimor. Harapan kita secepatnya ada tanggapan dari semua yang berkompeten. Prinsipnya kita akan tempu dengan segala cara dan upaya sesuai hukum dan perundang undangan yang berlaku”, tandas Magang.  (ft/tim)

About Bony Lerek

Scroll To Top