Home / Daerah / Dinas P&K TTS Dinilai Abaikan Pengelolaan DAK 2018/2019
Dinas P&K TTS Dinilai Abaikan Pengelolaan DAK 2018/2019

Dinas P&K TTS Dinilai Abaikan Pengelolaan DAK 2018/2019

SoE, fajartimor.com,– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terkesan mengabaikan pengontrolan lajunya pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun Anggaran 2018 dan pekerjaan pelengkap RKB dalam hal ini mess Guru dan WC sehat Tahun Anggaran 2019.

Pekerjaan tersebut berdasarkan kalender kerja terlihat tinggal menghitung hari harus menutup buku untuk Tahun Anggaran. Hal ini diungkapkan salah satu staf yang bekerja di Setda TTS yang namanya enggan di sebutkan kepada fajartimor.com belum lama ini.

Dirinya mengatakan, dari semua Dinas yang mendapat kucuran Dana DAK paling besar adalah Dinas P&K Kab. TTS.

“Paling banyak kucuran dana DAK dan paling terlambat dalam laporan pertanggung jawaban” ungkap sumber tersebut.

Menurutnya, Dinas P&K Kab. TTS harus membentuk tim untuk mengevaluasi setiap pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru, pembangunan Mes Guru dan WC sehat yang mengalami keterlambatan pekerjaan fisiknya.

“Dinasnya jangan tinggal diam, inikan tinggal menghitung hari untuk tutup buku, agar saat pelaporan jangan tergesa gesa membuat LPJ akhir Tahun”. Ungkap sumber tersebut.

Perhatian Pemerintah Pusat, lanjutnya, untuk mendatangkan sejumlah Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten TTS khususnya Dunia Pendidikan harus betul betul di manfaatkan secara baik.

Pengawasan Dinas, jelasnya, yang bersangkutan harus betul efektif baik pengawasan fisiknya maupun administrasinya, agar laporan di akhir Tahun jangan terbengkalai.

Sementara Kepala Dinas P&K Kab. TTS, Drs. Seperius Edison Sippa, M. Si kepada fajartimor.com di ruang kerjanya pekan lalu mengatakan, pihak Dinas akan segera membentuk tim kerja untuk mengecek langsung pekerjaan pembangunan RKB pada Unit Sekolah Dasar yang mendapatkan kucuran Dana DAK Tahun Anggaran 2018/2019.

“Saya akan membentuk tim untuk turun ke lokasi lokasi SD penerima bantuan DAK mengecek perkembangan pembangunan fisik RKB,” ujarnya

Khusus untuk SD GMIT Oebubun, lanjutnya, akibat keterlambatan pekerjaan fisik pembangunan dua (2) Ruang Kelas Baru tersebut dirinya sudah melakukan pemanggilan dan beri sanksi.

“Sudah saya panggil dan beri sanksi berupa penahanan gaji dan dalam pertengahan bulan Desember 2019 belum juga selesai maka saya akan terapkan PP nomor 53,” ungkapnya.
(ft/Dion)

About Bony Lerek

Scroll To Top