Home / Berita utama / Direktur PADMA Indonesia: Camat Boleng, Korban Kriminalisasi
Direktur PADMA Indonesia: Camat Boleng, Korban Kriminalisasi

Direktur PADMA Indonesia: Camat Boleng, Korban Kriminalisasi

Jakarta, fajartimor.com,– Persoalan tanah ulayat Mbehal di Kabupaten Manggarai Barat yang menyeret 23 tua adat (Tua Golo) setempat serta Bupati Manggarai Barat, Agustinus C.H. Dula, atas tuduhan pemalsuan dokumen mendapat tanggapan dari Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia.

Tanggapan yang disampaikan Direktur Lembaga PADMA Indonesia, Gabriel Goa, berkaitan dengan ditahannya Camat Boleng, Bonevantura Abunawan, yang diduga kuat dalam kasus ini mengalami kriminalisasi secara hukum.

“Kami menduga kuat Camat Boleng Manggarai Barat, Bonevantura Abunawan, adalah korban kriminalisasi,” tegasnya kepada media ini di ruang kerjanya, Selasa, 02/12/2019.

Menurutnya, persoalan konflik tanah dalam pengalaman advokasi Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Keadilan Perdamaian Indonesia), aparat penegak hukum selalu dijadikan alat kaum kuat kuasa dan kuat modal untuk melakukan kriminalisasi terhadap pemilik hak ulayat dan pejabat bersih pro wong cilik pemilik hak ulayat.

“Selain memperalat aparat penegak hukum, mereka juga memperalat dan atau kongkalikong dengan pejabat pusat hingga daerah termasuk ATR/BPN, untuk mendapatkan sertifikat apa saja atas lahan Pemilik Hak Ulayat,” ujarnya yang juga merupakan Ketua KOMPAK Indonesia (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia).

Merasa terpanggil untuk ikut serta membongkar kejahatan atas mafiosi tanah di Manggarai Barat, maka PADMA Indonesia menyatakan:

1. Siap mendukung dan mendampingi korban meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan KPK RI agar terbongkar tuntas mafiosi tanah di Manggarai Barat.

2. Mendukung dan siap mendampingi Camat Boleng dan pemilik tanah ulayat melaporkan resmi ke Komisi Nasional HAM RI terkait penjarahan tanah ulayat milik warga dan kriminalisasi terhadap Camat Boleng Manggarai Barat.

3. Mengajak solidaritas penggiat HAM dan anti korupsi untuk bersama-sama dengan insan pers mengusut tuntas dugaan mafiosi tanah dan tindak pidana korupsi dalam konflik tanah di Manggarai Barat. (Ft/tim/GG)

About Bony Lerek

Scroll To Top