Home / Berita utama / DPRD NTT, Tunggu Laporan Masyarakat Koa
DPRD NTT, Tunggu Laporan Masyarakat Koa

DPRD NTT, Tunggu Laporan Masyarakat Koa

Terkait Pekerjaan APBN khusus Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan

Kupang, fajartimor-DPRD akan sikapi setiap laporan masyarakat terkait persoalan pelayanan yang dirasakan tidak jelas peruntukkannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Jefri Un Banunaek, Anggota Komisi IV DRPD Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada fajartimor bertempat di ruang Komisi setempat belum lama ini.

Menurutnya, DPRD setempat hanya bisa bersikap manakala ada laporan masyarakat kaitannya dengan kegiatan pembangunan yang dirasakan sebagai yang tidak tepat sasaran.

“Sejauh yang diketahui, pekerjaan pekerjaan APBN hanya akan mendapatkan kontrol Dewan bila masyarakat kemudian berinisiasi menyampaikan kepada DPRD setempat. Bahwa kemudian seperti apa substansinya, maka sikap DPRD ya hanya sebatas melakukan koordinasi dengan lembaga terkait”, jawab Jefri.

Pekerjaan APBN kata Jefri Un Banunaek, bukan ada dalam wilayah kontrol dan tanggungjawab DPRD Provinsi. Kewenangan DPRD sangat terbatas.

“Proyek APBN itu bukan kewenangan kita. Tapi proyek tersebutpun tidak turun begitu saja. Pasti ada proses dan tahapannya. Yang perlu dicari tahu adalah apakah proyek tersebut disetujui oleh pemerintah setempat atau tidak. Akan tetapi sejauh yang diketahui yaitu setiap kegiatan yang dijalankan Pusat tentunya melalui koordinasi intens dengan pihak pemerintah daerah”, elak Jefri.

Khusus untuk pekerjaan jalan Koa-Faif Oban lanjut Jefri, apakah benar diusulkan oleh pemerintah desa setempat ataukah diusulkan oleh pemerintah kabupaten? Karena biasanya yang dipolemikan adalah struktur pekerjaan, sementara soal usulan sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Suatu kegiatan tidak kemudian berlaku spontan tanpa perencanaan yang matang. Cipta Karya pun tidak dengan serta merta melakukan kegiatan pekerjaan jalan Koa-Faif Oban. Pastinya ada usulan sebelumnya dari pemerintah daerah. Pekerjaan bencana saja tentunya akan selalu didahului dengan perencanaan. Hemat saya, hal ini perlu ditelusuri dan disikapi secara bijak. DPRD pun kemudian tidak serta merta langsung bersikap. Kita hanya bisa merespon dan mengambil sikap bila ada laporan dari masyarakat”, hindar Jefri. (ft/tim)

About Bony Lerek

Scroll To Top