Kupang, fajartimor.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti sejumlah hal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026, termasuk rendahnya proporsi belanja modal dan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam pandangan umum yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Jumat (31/10/2025), Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa filosofi APBD sebagai uang rakyat harus tercermin dalam peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat.
“APBD adalah alat kebijakan yang tidak bekerja sendiri. Ia menjadi garda terdepan bagi kelangsungan daerah dan turut memainkan peran penting dalam konsolidasi perekonomian nasional,” ujar Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Antonius Landi.
Soroti Target Pendapatan dan Belanja Daerah
Dalam rancangan APBD 2026, pemerintah menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp5,61 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok Rp2,8 triliun. Fraksi PDI Perjuangan menilai target ini cukup ambisius dan meminta penjelasan dasar perhitungan serta strategi yang disiapkan pemerintah untuk mencapainya.
“Kinerja keuangan daerah belum cukup membanggakan di tengah kebijakan efisiensi. Kami ingin tahu strategi konkret pemerintah untuk mencapai target PAD yang tinggi,” kata Antonius.
Fraksi juga menyoroti rencana belanja daerah yang mencapai Rp5,38 triliun, namun dengan belanja modal hanya sebesar Rp184,45 miliar. PDI Perjuangan menilai porsi tersebut terlalu kecil untuk memperkuat infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
“Proporsi belanja modal perlu ditingkatkan agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tegas Antonius.
Dukung Pembentukan Dana Cadangan PON XXII 2028
Selain APBD, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Fraksi menilai PON sebagai momentum penting memperkuat identitas nasional dan promosi daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Sebagai tuan rumah, NTT harus mempersiapkan infrastruktur, manajemen, pendanaan, promosi, dan sumber daya manusia dengan matang,” jelas Antonius Landi.
Dorong Penyelesaian Masalah Strategis Daerah
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah provinsi, antara lain:
-
Penanganan serius terhadap jalan provinsi rusak berat di berbagai wilayah, seperti TTS, TTU, Flores, dan Sumba.
-
Kejelasan tindak lanjut program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) dan pemasaran hasil pertanian.
-
Kepastian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap II dan III.
-
Penyelesaian status Plt kepala sekolah dan distribusi guru ke sekolah-sekolah baru.
-
Penanganan hama pisang di Flores dan Sumba.
-
Koordinasi lintas daerah dalam pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan inisiatif Perda HIV/AIDS daerah.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi terhadap rencana pemerintah pusat yang akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh asal NTT, alm. Fransiscus Xaverius Seda.
Terima untuk Dibahas Lebih Lanjut
Di akhir pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Rancangan APBD 2026 dan Ranperda Dana Cadangan PON XXII Tahun 2028 untuk dibahas dalam sidang-sidang DPRD berikutnya.
“Dengan memohon berkat Tuhan, Fraksi PDI Perjuangan menerima rancangan ini untuk dibahas lebih lanjut demi kesejahteraan rakyat NTT,” tutup Antonius Landi.
Reporter: Tim fajartimor.com
