KUPANG,fajartimor.com – Persoalan pendidikan, kesehatan, energi terbarukan, dan infrastruktur kembali menjadi sorotan dalam Sidang Paripurna DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (20/5/2025).
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Angela Mersi Piwung, menyampaikan catatan kritis terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2025–2029.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB menyoroti tindakan Pemerintah Provinsi NTT yang dianggap semena-mena memberhentikan guru-guru honorer tanpa melalui proses, pertimbangan, dan klarifikasi yang adil.
“Ada guru yang diberhentikan hanya berdasarkan laporan kepala sekolah, tanpa konfirmasi atau klarifikasi kepada guru bersangkutan. Ini sangat tidak beretika dan berdampak besar pada kehidupan mereka dan keluarganya,” tegas Angela.
Selain pendidikan, Fraksi PKB juga menyoroti persoalan pelayanan kesehatan di RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang. Angela menyebutkan, antrean pasien yang begitu panjang, terutama pasien rujukan untuk tindakan operasi, disebabkan oleh kekurangan tenaga dokter spesialis.
“Khusus dokter kandungan, hanya satu orang yang melayani, itu pun masih praktik di luar. Pasien dari kabupaten yang datang dalam kondisi darurat harus antre lama, ini sangat menyedihkan,” ujar Angela.
PKB mendesak agar Pemerintah Provinsi memberi perhatian serius terhadap kondisi ini dengan memberikan insentif layak bagi dokter spesialis agar mereka fokus melayani di rumah sakit pemerintah.
Terkait isu energi, Fraksi PKB juga menyoroti polemik proyek geothermal yang mendapat penolakan dari masyarakat dan pihak gereja.
“Penolakan ini terjadi karena kajian proyek tidak dilakukan secara matang. Padahal, geothermal bisa menjadi solusi atas krisis listrik. Pemerintah harus membentuk tim investigasi untuk menjelaskan manfaat dan dampaknya kepada publik,” katanya.
Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menyoroti mandeknya proyek Jembatan Palmerah yang direncanakan menghubungkan Larantuka (Flores Timur) dan Pulau Adonara.
Angela menjelaskan, proyek yang telah dijanjikan sejak 2015 ini sebenarnya tidak membebani APBD karena didanai melalui skema kerja sama dengan pihak Belanda. Namun hingga kini, progresnya nyaris tak terlihat.
“Bayangkan, sejak 2015 sudah keluar anggaran hingga Rp1,5 miliar, tetapi proyeknya stagnan. Padahal, pemerintah Belanda sudah menyatakan komitmennya. Pemerintah Provinsi harus segera menindaklanjuti dan memprioritaskan pembangunan jembatan ini,” tegas Angela.
Di akhir pandangannya, Fraksi PKB berharap Gubernur NTT yang baru mampu mengambil langkah tegas dan fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah utama masyarakat.
“Kami berharap di tangan dingin Pak Gubernur, NTT bisa benar-benar berubah. Prioritaskan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” pungkas Angela.(Ft/***)
