Home / Berita utama / Gabriel Goa; NTT Masuk Kategori, Darurat Hukum!
Gabriel Goa; NTT Masuk Kategori, Darurat Hukum!

Gabriel Goa; NTT Masuk Kategori, Darurat Hukum!

“Terkait Dugaan Rekayasa Kasus Yulius Weni”

Jakarta, fajartimor.com- “Hukum di NTT, masuk zona merah, dan dapat dipastikan berada pada kategori darurat Hukum. Hal tersebut sangat beralasan karena banyaknya kasus kasus pidana yang semakin booming di NTT,  kuat dugaan syarat rekayasa.

Terkait Sederet bukti yang disodorkan terhukum Yulius Weni, yang diabaikan Jaksa Penuntut, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang, ditanggapi keras Gabriel Goa.

Kepada fajartimor.com, disela sela kegiatan pendampingan hukum Patma Indonesia, Sabtu (25/7), Koordinator Koalisi Pemberantasan Korupsi (KKPK) NTT tersebut mengatakan berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), menjelaskan bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Jadi, penahanan tidak hanya dapat dilakukan oleh penyidik tetapi juga penuntut umum dan hakim.

“seorang tersangka ditahan oleh penyidik apabila adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau malah menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat [1] KUHAP). Selain itu, perlu diingat bahwa penahanan tersangka juga harus didasarkan adanya bukti yang cukup. Hemat saya, kasus Yulius Weni, harusnya perlu pendalaman objektif dari Jaksa Penuntut. Sehingga tuntutannya tidak sedikit pun membuka peluang interpretasi publik. Kalau begini kondisinya, maka kecakapan tuntutan jaksa penuntutnya relatif”, terang Gabriel.

Dikatakan Bukti bukti yang meringankan terdakwa Yulius Weni, yang disodorkan pengacara, seyogyanya dibawah ke fakta persidangan di Persidangan Pengadilan. Sehingga apabila dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan kemudian berarti dakwaan tidak terbukti sehingga hakim dapat memberikan  putusan bebas sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

 “Kalau kemarin bukti bukti rekayasa itu (baik Surat Pernyataan Siswa dan orang tua wali, bukti rekaman yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan dan CDR) dibawah ke Persidangan di Pengadilan maka kemungkina besar pengadilan akan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa Yulius Weni dapat diputus bebas.”,urai Gabriel.

 Atas realita sejumlah bukti yang meringankan Yulius Weni, yang kuat dugaan disembunyikan Jaksa Penuntut, Gabriel Goa, berpendapat bahwa dugaan rekayasa kasus terhadap Yulius Weni harus dibuka kembali di persidangan di Pengadilan dan bersifat terbuka untuk umum.

“Langkah hukum berupa Kasasi ke Mahkama Agung RI oleh Pengacara Terdakwa, adalah langkah hukum yang patut dan tepat. Kita juga berharap pada akhirnya semuanya akan terbuka secara terang benderang”, jelas Gabriel.

 Ditambahkan, khusus untuk NTT, laporan yang masuk ke Patma Indonesia, terkait dugaan rekayasa kasus kasus pidana, menjadi awasan hukum, kalau hukum di NTT masuk dalam kategori Darurat Hukum. (ft/Gpat)

About Bony Lerek

Scroll To Top