Home / Berita utama / Isi Postingan Pengumuman Di Akun Facebook Dosen Niron, Dinilai Cacat Hukum
Isi Postingan Pengumuman Di Akun Facebook Dosen Niron, Dinilai Cacat Hukum

Isi Postingan Pengumuman Di Akun Facebook Dosen Niron, Dinilai Cacat Hukum

Kupang, Fajartimor.com,- Pengumuman pengambilan Ijazah yang diposting oleh Dosen Tetap/Staf Khusus Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Nusantara Kupang, Benediktus Belang Niron, dinilai cacat hukum oleh Praktisi Hukum.

Pantauan media ini, pengumuman tersebut diposting melalui akun facebook Benediktus Belang Niron tanggal 05/08/2019 pukul 13:12 Wita, dan sudah diketahui oleh para wisudawan/ti periode Juli 2019.

Isi pengumuman yang diposting tersebut dinilai cacat hukum oleh Praktisi Hukum, Edi Boni Mantolas, S.H, M.H. yang ditemui media ini dikediamannya, Sabtu, 10/08/2019.

Edi sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa adanya cacat hukum daripada pengumuman yang ditujukan kepada para wisudawan/ti untuk pengambilan ijazah, yang dipublikasikan oleh Dosen Tetap/Staf Khusus Yayasan Stikes Nusantara Kupang, Benediktus Belang Niron, melalui akun facebooknya.

Dimana dalam postingannya, tertulis “Pengumuman
Pengambilan Ijazah Stikes Nusantara Kupang Bagi Wisudawan/ti Periode 27 Juli 2019, DiBuka Tgl 12 Agust s/d 09 Nop. 2019 (Berlaku 90 Hari)
Lewat Batas Pengambilan Tanggal Tsb di atas Maka Ijazah Dianggap Hilang/Rusak dan akan diberi Surat Keterangan Pengganti Ijazah.*

 

 

 

“Dari isi pengumuman tersebut, ada syarat sepihak (eksonerasi) yang bertentangan dengan hukum, terlihat dari batas waktu yang ditetapkan untuk pengambilan ijazah”. Ujarnya yang juga Alumnus Unmer Malang tersebut.

Menurut Edi, postingan tersebut jelas bertentangan dengan hukum. Karena, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 Junto Pasal 61 Ayat 2 tentang Sisdiknas, yang pada prinsipnya ijazah sudah seharusnya diberikan kepada mahasiswa sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau persetujuan pendidikan setelah lulus ujian.

“Saya melihat postingan yang isinya pengumuman tersebut sangatlah tidak tepat atau tidak sesuai ketentuan hukum”. Ujarnya.

Dalam hal ini, Lanjut Edi, STIKES Nusantara Kupang seharusnya sebelum mengeluarkan pengumuman tersebut, harus melalui pengkajian hukum atau aturan main pendidikan yang matang. Sehingga, kebijakan pengumuman tersebut tidak membuat posisi STIKES Nusantara Kupang terancam secara hukum.

“Dari isi pengumuman tersebut ada ruang bagi para wisudawan/ti untuk dapat menggugat STIKES Nusantara Kupang secara Perdata maupun melakukan tuntutan Pidana menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata maupun Pasal 372 KUHP”. Jelasnya.

Bunyi Pasal 1365 KUH Perdata :Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 372 KUHP : Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum yang memiliki barang sesuatu yang penuh atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada di dalam kekuasaannya bukan karena pertentangan, diancam karena penggelapan, dengan penjara keamanan paling lama Empat Tahun atau perang denda paling banyak Sembilan Ratus Rupiah. (Tim/Ft)

About Bony Lerek

Scroll To Top