Home / Berita utama / ‘Jika Ada Laporan dan Terbukti, Stikes Nusantara Bisa Ditutup’
‘Jika Ada Laporan dan Terbukti, Stikes Nusantara Bisa Ditutup’

‘Jika Ada Laporan dan Terbukti, Stikes Nusantara Bisa Ditutup’

Kupang, fajartimor.com- Kalau ada laporan ke Parlemen oleh orang tua dan wisudawan, lalu selanjutnya ada panggilan yang kemudian terbukti pungli tanpa dasar sesuai regulasi Perguruan Tinggi ataupun sekolah tinggi, Stikes Nusantara bisa ditutup.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan anggota DPRD NTT terpilih, Nelson Obed Matara, kepada media ini pada Kamis, (08/08/2019) sekira pukul 8.15 Wita melalui whatsup.

Menurutnya alasan pungutan satu juta rupiah sebelum pengambilan Ijazah Wisudawan/ti tahun 2019 sepatutnya seturut perintah Undang-undang.

“Harusnya alasan yang diberikan kampus Stikes Nusantara adalah undang-undang yang diikuti dengan Permendikti atau surat edarannya sebagai penjabaran dan bukan karena alasan otonomi kampus dan akreditasi!,” terang Nelson.

Undang-undang nomor 12 tahun 2012 dan permendikti nomor 59 juga Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi atau Perguruan Tinggi, jelas tidak mensyaratkan pungutan-pungutan bagi para wisudawan/ti, diluar kewajiban mereka sebagai mahasiswa/wi.

“Setahu saya, Undang-undang nomor 12 tahun 2012, Permendikti nomor 59 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 lebih menekankan pada Ijazah dapat ditahan kampus jika wisudawan/ti belum menyelesaikan tunggakan SPP sebagai mahasiswa/wi kampus tersebut,” jelas Nelson.

Jika ada orang tua dan wisudawan melaporkan soal pungutan tersebut ke Parlemen, kemudian Parlemen bersurat ke Stikes Nusantara, lalu dalam penyelesaiannya terbukti terjadi pungutan liar maka Kampus tersebut bisa ditutup.

“Sebagai wakil rakyat yang terpilih kembali, saya justru menyarankan kepada orang tua atau wisudawan/ti untuk segera buat laporan ke DPRD Provinsi agar segera ada penanganan lebih lanjut,” tegas Nelson. (ft/tim)

About Bony Lerek

Scroll To Top