Kupang, fajartimor.com — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Lakalena memaparkan kaleidoskop pembangunan infrastruktur lintas sektor dalam rapat kerja dan evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Selasa (13/1/2026), di Aula Fernandez Lantai IV Kantor Gubernur NTT. Paparan tersebut menegaskan arah keberpihakan Pemerintah Provinsi NTT pada pelayanan dasar masyarakat, meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan tantangan geografis.
Dalam forum evaluatif itu, Gubernur Melkiades menyebut pembangunan infrastruktur 2025 difokuskan pada wilayah ekstra prioritas, terutama layanan air bersih, sanitasi, jalan, irigasi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan publik. “Belum semua bisa kami tangani secara merata. Karena itu, kami memprioritaskan wilayah yang benar-benar membutuhkan agar pelayanan dasar tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menekankan pendekatan dialogis dan kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, serta dukungan pemerintah pusat melalui balai-balai teknis. Menurutnya, skema kerja bersama menjadi kunci ketika kemampuan anggaran provinsi terbatas. “Kami berterima kasih atas dukungan balai-balai pusat. Ketika provinsi tidak kuat, pusat hadir memperkuat,” kata Melkiades.
Pada sektor jalan, Gubernur menjelaskan panjang jalan provinsi di NTT mencapai 2.687 kilometer yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Hingga akhir 2025, kondisi jalan mantap tercatat 1.827,7 kilometer atau 67,9 persen. Pemerintah provinsi, kata dia, terus mendorong peningkatan kualitas melalui penanganan bertahap, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat untuk ruas-ruas yang membutuhkan intervensi lebih besar.
Di bidang sumber daya air, kewenangan provinsi mencakup 42 daerah irigasi dengan luasan sekitar 60.328 hektare. Pada 2023, penanganan irigasi baru mencapai 953 hektare. Selain itu, pembangunan sumur bor terus dilakukan, meski realisasinya masih terbatas. “Ini menunjukkan kemampuan kita saat ini, sekaligus pentingnya dukungan balai sungai untuk target ke depan,” ujarnya.
Gubernur juga memaparkan capaian akses air layak yang baru mencapai 89,86 persen serta akses sanitasi rumah tangga sebesar 80,80 persen berdasarkan data BPS. Ia mengakui masih banyak rumah tidak layak huni di NTT yang membutuhkan penanganan serius. Untuk itu, Pemprov NTT menyiapkan program bedah rumah berbasis gotong royong dengan alokasi sekitar Rp20 juta per unit, menargetkan lebih dari 31 ribu rumah dengan dukungan APBD provinsi, kabupaten/kota, dan dana desa.
“Kami ingin membangun dengan semangat gotong royong. Kalau kabupaten/kota dan desa berjalan bersama, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Melkiades. Ia berharap skema tersebut mendapat respons positif dari pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa.
Dalam kaleidoskop yang dibacakannya, Gubernur juga menyoroti pentingnya penguatan perencanaan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan. Ia menyebut jajaran Pemprov NTT bersama Wakil Gubernur dan Dinas PUPR rutin turun lapangan untuk memastikan aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga pemeliharaan infrastruktur berjalan sesuai standar.
Menutup pemaparannya, Melkiades menegaskan RPJMD dan dokumen turunan SKPD menjadi acuan utama pembangunan ke depan. “Dengan segala keterbatasan, kami akan terus mencari formulasi agar setiap rupiah anggaran berdampak bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” katanya.
Rapat kerja dan evaluasi tersebut diharapkan menjadi model kerja lintas sektor yang lebih terukur, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat NTT, sekaligus memperkuat dialog antara pemerintah, media, dan publik dalam mengawal pembangunan infrastruktur daerah. (Ft/tim)
