Home / Berita utama / ‘Kelamnya Honor Bupati Lembata’
‘Kelamnya Honor Bupati Lembata’

‘Kelamnya Honor Bupati Lembata’

Kupang, fajartimor.com – Sejumlah catatan kritis Fraksi PDI Perjuangan pada Pendapat Akhir Fraksi tanggal 18 November 2019 tegas menyoroti skema anggaran yang ditawarkan pemerintah daerah. Standar Anggaran dan biaya (SAB) TA. 2020 yang diatur dalam Ranperda APBD khusus tunjangan struktural dan atau tunjangan fungsional Bupati, Wakil Bupati dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbeda signifikan dan tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Lembata nomor : 391 tahun 2019, rupanya berhasil menguak kelamnya Honor Bupati Lembata atas Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan yang diterima redaksi fajartimor belum lama ini melalui medium Whatsup jelas tertulis tekanan Fraksi Banteng Moncong Putih, Mata Merah soal adanya Kesenjangan tunjangan antara struktur yang sangat signifikan.
“Seperti; kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk Bupati sebesar Rp. 52.650.000/bulan dan untuk wakil bupati sebesar Rp.15.000.000/bulan serta untuk koordinator pengelolaan keuanga daerah hanya sebesar Rp.8.040.000/bulan,” ungkap Fraksi PDI Perjuangan.
Pertanyaan demi pertanyaan mengenai apa dasar hukum dan standar yang dipakai dalam menetapkan tunjangan, baik untuk tunjangan struktural maupun fungsional? Mengapa selisi tunjangan antara struktur begitu besar? Apa yang mendasari sehingga trend kenaikan tunjangan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan begitu tinggi? rupanya berujung dibeberkan kelamnya Honor Bupati dan sewa Rumah Jabatan Bupati yang dianggarkan secara bervariasi dalam APBD TA. 2017, 2018, 2019 dan 2020.
“Pada Tahun Anggaran 2017 khusus Honor pertahunnya sebesar Rp 362, 400,000. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2018:2017 honor pertahunnya mengalami persentase peningkatan 328, 55 % atau sebesar Rp 1, 553, 060, 000. Dan pada Tahun Anggaran 2019: 2017 ada peningkatan persentase 793, 97% atau sebesar Rp 3, 293, 760, 000. Sementara pada Tahun Anggaran 2020 persentasenya sedikit menurun yakni diangka persentase 791, 24% atau sebesar Rp 3, 229, 860, 000,” tulis Fraksi PDI Perejuangan.
Sebagai catatan kritis fraksi terkait pelayanan berbasis kinerja demi kemaslahatan rakyat Lembata dan dengan mencermati seluruh proses dan dinamika dalam pembahasan RANPERDA APBD TA.2020, maka fraksi PDIP berkesimpulan dan menyatakan sikap MENOLAK RANPERDA APBD TA.2020 dengan standard : Tidak sertakan dokumen lampiran yang menjadi keharusan, seperti amanat peraturan pemerintah RI Nomor 12 tahun 2019 tetang pengelolahan keuangan Daerah, secara khusus pasal 102, ayat 1,2,3 dan 4. Tidak dibahas secara detail, menyeluruh, mendalam dan sulit mengalami penggeseran. Tidak didasarkan pada Keputusan Bupati nomor: 391 tahun 2019 tentang standard biaya umum TA.2020. Tidak memiliki keserasihan antara dokumen apabila disinkronkan dengan dokumen lainnya. Tidak ikut bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang akan terjadi dalam proses implementasi PERDA APBD TA. 2020. (ft/tim)

About Bony Lerek

Scroll To Top