Home / Berita utama / Korbankan Masyarakat Kota, Rumah Aspirasi Jeriko Dinilai Tidak Prosedural
Korbankan Masyarakat Kota, Rumah Aspirasi Jeriko Dinilai Tidak Prosedural

Korbankan Masyarakat Kota, Rumah Aspirasi Jeriko Dinilai Tidak Prosedural

Kupang, fajartimor.com – Kegiatan penyaluran bantuan/dana tunai Program Indonesia Pintar (PIP) yang digalang Rumah Aspirasi Jeriko, jelang Pemilukada Kota kupang, dinilai sebagai ajang gagah gagahan yang hanya akan mengorbankan masyarakat (peserta didik/siswa siswi) karena prosesnya diluar tahapan dan mekanisme birokrasi.

Spirit (semangat) Program Indonesia Pintar, yang diluncurkan pemerintah Pusat adalah untuk membantu masyarakat (peserta didik) dari kesulitan kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas.  Pemerintah selanjutnya memprosesnya melalui dua jalur. Jalur yang dimaksud yaitu jalur pemerintah dan jalur aspirasi. Namun kenyataan adanya proses penyaluran dana tunai PIP yang kini dilakukan Rumah Aspirasi Jeriko adalah sesuatu yang non prosedural, tegas Gusti Demon Beribe Politisi PDI Perjuangan (Ketua Fraksi PDIP Provinsi NTT) yang berhasil dimintai tanggapannya, Rabu (14/12/016).

“Jalur aspirasi memang formal dan resmi tetapi prosedurnya harus tetap melalui pemerintah, sebagai eksekutor dari keseluruhan program pemerintah. Oleh karena itu siapapun anggota DPR RI, yang menjalankan aspirasi masyarakat tidak boleh mengabaikan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Gitu,” tegas Beribe.

Gusti Beribe yang didampingi Emanuel Kolfius anggota Fraksi PDI Perjuangan NTT mengatakan DPR RI sampai dengan DPRD Provinsi, Kabupaten maupun Kota, bukanlah eksekutor program. Termasuk Program Indonesia Pintar (PIP).

“Penegasannya disitu gitu. Jadi dia menyalurkan aspirasi oke. Tapi dia bukan eksekutor. Yang mengeksekusi itu semua adalah Pemerintah dari Pusat sampai ke Daerah,” ucapnya

Siapapun dia anggota DPR (Provinsi, Kabupaten/Kota) kata Gusti, bisa memberi tekanan kepada teman teman di DPR RI dengan kewenangan ruang aspirasi untuk boleh mendapatkan program apa saja termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut.

“Saya DPRD Provinsi pak, saya juga bisa mengaspirasi PIP ini melalui teman teman di DPR RI. Bisa itu. Ada Pak Herman Herry, ada pak Andreas Hugo Pareira, Beny K. Harman, ada juga pak Setya Novanto. Mereka meraka itu juga anggota DPR RI. Tapi saya juga kemudian tidak boleh mengabaikan pemerintah setempat begitu kan. Saya minta data datanya. Oh ini tolong dilengkapi datanya. Tapi bahwa kemudian prosedurnya itu menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah. Sebagai anggota DPR, saya ikut mengawal proses tersebut hingga tuntas sampai ke tangan si penerima (orang tua siswa dan siswa itu sendiri), gitu,” jelasnya.

Menurut Gusti Beribe, Informasi adanya tekanan yang dilakukan Yonas Salean saat menjabat Walikota Kupang, yang berimbas pada tidak dikeluarkannya rekomendasi dari pihak sekolah, sepatutnya diberi apreasi positif. Karena dirinya (Yonas, red) adalah perwujudan nyata dari Pemerintah. Selain itu, Standing Yonas waktu itu adalah hanya untuk menyelamatkan birokrasi. Martabat birokrasi itu harus dihargai. Kalau diproses secara tidak benar maka korbannya adalah masyarakat. Sebagai pemimpin Kota dia harus bisa menyatakan sikap.

“Yang kita sayangkan kenapa tidak ada koordinasi ke Pemkot. Niat baik anda menolong masyarakat, itu harus diproses secara benar. Jangan gegap gempita bahwa anda mau menyalurkan aspirasi masyarakat, tapi anda tidak tahu prosedur. Gitu kan. Jadi kita minta dengan hormat data data yang diambil oleh pak Jefri yang terhormat, segera dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Kupang, melalui Dinas Pendidikan Kota Kupang. Supaya ini tidak mengorbankan masyarakat kita. Hemat saya, Ada mis disini! kalau kita tidak mau bilang kesalahan, Ya kita bilang saja mis, misunderstanding, setelah itu berakibat miskomunikasi. Kesimpulan sementara Fraksi PDI Perjuangan dengan sejumlah aktifitas Rumah Aspirasi Jeriko adalah telah terjadi misprosedur. Gitu kan,” bebernya.

Sekali lagi kata Gusti, Apa yang telah dilakukan Jefri Riwu Koreh sudah sepantasnya diberi penghargaan. Namun terkait realita layanan Rumah Aspirasi Jeriko, pihak pihak yang diberi tanggungjawab sebelumnya sepatutnya telah mendapatkan pemahaman akan tahapan prosesnya kaitannya dengan Penyaluran Bantuan/Dana Tunai Program Indonesia Pintar tersebut. Dengan harapan, masyarakat tidak kemudian terjerumus dalam sebuah proses yang dianggap salah dan fatal.

“Ini kan jelang Pemilukada serentak yang akan dihelat pada tanggal 15 Februari 2015. Pihak yang menggalang aspirasi masyarakat (Rumah Aspirasi Jeriko) dengan mengatasnamakan pasangan calon yang menjadi kontestan pemilukada Kota Kupang kali ini, harus bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Kupang gitu. Sementara Masyarakat Kota Kupang kita minta untuk bisa percaya Pemerintah. Memang harus diakui pemerintah kita ada banyak kekurangan, oke. Tetapi mari kita beri dukungan dengan mengikuti tahapan proses yang benar dan patut, sehingga kemudian tidak menjadi korban. Percaya saja, pemerintah pasti bisa mengatur masyarakat ini secara baik,” tandasnya.

Pemerintah Kota Kupang yang dihubungi fajartimor melalui kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga hingga berita ini diturunkan tidak berhasil dimintai tanggapannya. “pak Kadis lagi tidak ada ditempat kata salah seorang staf Dinas,” ujarnya. (ft/tbr/oni)

About Bony Lerek

Scroll To Top