Home / Berita utama / KPU Sengaja ‘Diamkan’ Surat Kemendagri
KPU Sengaja ‘Diamkan’ Surat Kemendagri

KPU Sengaja ‘Diamkan’ Surat Kemendagri

Kupang, fajartimor.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata dan KPU Provinsi NTT diduga sengaja ‘mendiamkan’ Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembatalan Eliaser Yentji Sunur sebagai Calon Bupati Lembata periode 2017-2022.

Demikian dikatakan seorang pejabat di lingkup KPU Lembata yang enggan namanya disebutkan. Menurutnya, surat Kemendagri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda), Dr. Sumarsono, MDM tersebut bersifat segera.

“Itu artinya, setelah surat tersebut diterima, maka harus segera ditindaklanjuti dengan pembatalan Yentji Sunur sebagai calon bupati Lembata. Tapi yang terjadi, setelah surat tersebut diterima, malah  sengaja ‘didiamkan’ bahkan ‘disembunyikan’ oleh oknum pejabat tertentu di sini (KPU Lembata, red),” tandasnya.

Padahal, lanjutnya, surat Kemendagri tersebut dibuat untuk membalas surat yang dikirim oleh KPU Lembata untuk meminta penjelasan Kemendagri terkait rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata yang meminta KPU Lembata membatalkan pencalonan Yentji Sunur.

“Jadi KPU Lembata yang bersurat kepada Kemendagri untuk meminta pendapat Kemendagri terkait rekomendasi Panwaslih Lembata tentang pembatalan pencalonan Yentji Sunur. Tapi anehnya, setelah Kemendagri membalas suratnya, KPU Lembata malah ‘mendiamkan’ surat tersebut. Ada apa ini?” katanya.

KPU Provinsi NTT, lanjutnya, yang juga menerima tembusan surat Kemendagri tersebut, harusnya melakukan tindakan pro-aktif .  “Jelas sekali dalam surat itu, Kemendagri menyerahkan tindakan pembatalan pencalonan Yentji Sunur kepada KPU NTT dan KPU Lembata. Jadi seharusnya kedua Lembaga ini melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti surat Kemendagri tersebut. Tapi mengapa KPU NTT dan KPU Lembata seperti macan ompong?” kritiknya.

Saat ini, jelasnya, tak perlu lagi mempersoalkan Yentji Sunur adalah petahana atau bukan. “Karena surat Kemendagri tersebut sangat jelas menegaskan bahwa Yentji Sunur adalah petahana. Dan saat Yentji Sunur melakukan mutasi pada tanggal 26 Juli 2016, dia dalam posisi sebagai Bupati yang bertarung kembali pada periode berikutnya. Jadi dia adalah calon bupati petahana,” tegasnya.

Menurutnya, KPU merupakan penyelenggara Pemilu. “Jadi KPU tidak memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan (menerjemahkan, red) kata petahana ‘seenak perut sendiri’. Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang merupakan produk hukum pemerintah RI melalui Kemendagri. Sehingga Kemendagri-lah yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan arti dari kata petahana. Jadi apalagi yang harus dipersoalkan?” jelasnya.

Ketua KPU Kabupaten Lembata, Piter Payong yang berusaha dikonfirmasi media ini melalui telepon selularnya, Rabu (7/12/16) malam, tidak dapat terhubung karena panggilannya masih dialihkan. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTT yang dikonfirmasi media ini di kantornya, Rabu (7/12/16) sore sedang bertugas di Jakarta. Sedangkan komisioner lainnnya juga tidak berada di Sekretariat KPU NTT.

 Seperti diberitakan sebelumnya, Kemendagri meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT dan KPU Kabupaten Lembata membatalkan pencalonan Eliaser Yentji Sunur (sebagai calon Bupati Lembata periode 2017-2022, red) menjawab surat  KPU Kabupaten Lembata Nomor: 189/KPU-KAB.018.434047/X/2016, tanggal 30 Oktober 2016, Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata.

Permintaan Pembatalan Yentji Sunur tersebut tertuang dalam Surat Kemendagri Nomor: 337/9447/OTDA, tertanggal 25 November 2016, Sifat :Segera, Hal : Tanggapan Terhadap Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Lembata di Lewoleba.

Sesuai surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dr. Sumarsono, MDM atas nama Menteri Dalam Negeri tersebut, pada point 1 (satu) Kemendagri menyatakan bahwa Sdr. Eliaser Yentji Sunur, ST ditetapkan sebagai Bupati Lembata melalui Keputusan Mendagri Nomor:131.53- 608 Tahun 2011, tertanggal 12 Agustur 2011 yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 25 Agustus 2016.

Pada point 2 (dua), dinyatakan, berkaitan dengan pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemerinntah Daerah Kabupaten Lembata yang dilakukan oleh Sdr. Eliaser Yentji Sunur, ST, ditegaskan bahwa Mendagri tidak pernah menerbitkan persetujuan tertulis terhadap mutasi yang diusulkan oleh Bupati Lembata melalui surat Nomor: BUK.005/1166/BKD/2016 tanggal 26 Juli 2016, Perihal Mohon Persetujuan, hal ini dengan pertimbangan waktu penyampaian usulan yang sangat singkat dengan akhir masa jabatan Bupati Lembata, yaitu 30 hari serta dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lembata.

Pada pointn 3 (tiga), dinyatakan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Pada point 4 (empat), dikatakan, sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan penerapan sanksi sebagai calon Bupati Lembata sesuai kewenangannya, kami serahkan sepenuhnya dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT atau KPU Kabupaten Lembata.

Surat Kemendagri tersebut ditembuskan kepada Mendagri (sebagai laporan), Gubernur NTT di Kupang, Pj. Bupati Lembata di Lewoleba, Ketua KPU RI di Jakarta, dan Ketua KPU NTT di Kupang.(ft/sf/ian/oni)

About Bony Lerek

Scroll To Top