Mabar, fajartimor.com – Lintas Komisi DPRD NTT tinjau pengelolaan dan managemen PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, dan sesalkan penelantaran Kapal Baswara 1 dan Baswara 2, bantuan Kementerian Perhubungan RI.
Peran berbeda antara Pelindo dan KSOP yang saling melengkapi diharapkan dapat memberi nilai positif. Demikian disampaikan Ketua Lintas Komisi Ana Waha Kolin, S.H saat kunjungan pengawasan lapangan ke PT. Pelindo dan KSOP Labuan Bajo Selasa (25/02/2025)
Menurut kader handal PKB tersebut, sekalipun punya peran berbeda, Pelindo dan KSOP semestinya terus berkoordinasi agar tercipta ruang dan rentang kendali yang terukur.
“Mengawasi kepelabuhan kaitannya dengan keamanan dan keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian utama. layanan pelabuhan terpadu termasuk bongkar muat kargo (peti kemas), pelayanan kapal dari PT- Pelindo perlu diawasi serta dikendalikan secara teratur oleh Kantor pemerintahan di Pelabuhan atau Kantor Syabadar dan Otoritas Pelabuhan,” papar An Kolin.
Saat melakukan pengawasan di Dermaga, 15 anggota DPRD Lintas Komisi tersebut juga kemudian menemukan Kapal Baswara 1 dan Baswara 2 yang sudah tidak terurus lagi.
“Kapal Baswara 1 dan Baswara 2 ini kapal penumpang yang sudah tidak lagi terurus. Sudah 2 tahun 2 kapal bantuan Kementerian Perhubungan RI tersebut dibiarkan terlantar. Sekembalinya dari Labuan Bajo kita akan minta pertanggungjawaban pemerintah. Jika ini wilayah tanggunjawabnya Dinas Perhubungan Provinsi maka Kadisnya harus bisa memberikan penjelasan soal mengapa kapal-kapal ini justru dibiarkan 2 tahun terlantar. Bila perlu kita lakukan RDP agar semua menjadi jelas,” tandas An Kolin.
Terpisah, Kepala KSOP LABUAN BAJO Stefanus Risdiyanto menyampaikàn apresiasi atas kunjungn lintas komisi DPRD NTT-
“Memang masih banyak kendala lapangan yang perlu dibenahi akan tetapi karena keterbatasan maka kami berharap teman-teman DPRD NTT lintas komisi nantinya bisa mengadvokasi semua kendala tersebut ke pemerintahan provinsi yang baru,” jelas Stefanus.
Diketahui, Pengawasan lapangan yang dilakukan DPRD NTT Lintas Komisi semenjak tanggal 24 Februari 2025 kemudian juga mendapati Terminal NGGORANG dan ruas jalan provinsi yang sudah sangat tidak layak alias rusak parah. Lintas Komisi tersebut juga menyempatkan kegiatan kunjungan ke Kampung nelayan Labuan Bajo (ft/tim)
