Home / Berita utama / Mantan Kadis Kelautan dan Perikanan TTS Di Tahan Jaksa
Mantan Kadis Kelautan dan Perikanan TTS Di Tahan Jaksa

Mantan Kadis Kelautan dan Perikanan TTS Di Tahan Jaksa

SoE fajartimor.com – Institusi Kejaksaan Negeri SoE yang dikomandani Oscar Douglas Riwoe, SH mulai menunjukkan taringnya. Simak saja, tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi didaerah setempat satu-persatu mulai digiring ke rumah tahanan SoE.

Pantauan fajartimor.com Selasa, (12/8) dikantor kejaksaan setempat, mantan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.TTS Drs Joseph E Baker, akhirnya digiring tim penyidik kejaksaan ke Rutan SoE. Tersangka ditahan lantaran diduga kuat terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.TTS tahun 2007 lalu sebesar Rp 900 juta.

Sebelum ditahan, tersangka didampingi penasehat hukumnya Anton Mone, SH menjalani pemeriksaan secara intensif diruang kasie pidsus Arry Verdiana, SH. Tersangka diperiksa sejak pukul 11.00 wita hingga pukul 12.00 wita. Dan sekitar pukul 15.00 wita, tersangka digiring ke Rutan SoE atas surat perintah penahanan yang ditandatangani Kajari Douglas.

Saat digiring ke mobil tahanan, tersangka terlihat pasrah namun tetap tegar menjalani proses hukum tersebut.Tersangka bahkan masih sempat melempar senyum kepada awak media sesaat sebelum menaiki tangga mobil tanahan. Tersangka dibawa ke Rutan SoE bersama puluhan terdakwa kasus pidana umum lainnya yang baru selesai mengikuti sidang di kantor PN SoE.

Kejari SoE Oscar Douglas Riwoe, SH yang dikonfirmasi sejumlah wartawan di kantor kejaksaan setempat menjelaskan, penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan obyektifitas dan subyektifitas. Obyektifitasnya bahwa ancamannya adalah lima tahun ke atas.  Sedangkan subyektifitas yakni agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan serupa.

Terhadap keterlibatan tersangka dalam kasus tersebut, Douglas menjelaskan, tersangka mempunyai peran yakni memerintahkan bendahara dinas untuk membuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM). Mirisnya, setelah diajukan ke bagian keuangan Setds TTS tanpa diteliti kembali langsung diterbitka  Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Akibatnya lanjut Douglas dana yang dicairkan melampaui anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD yakni dari Rp 1 Milliar lebih menjadi Rp 2 Milliar lebih. Dari pelampauan pencairan dana tersebut sebesar Rp 900 juta tidak dapat pertangungjawabkan.

Tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor tahun 1999 junto UU Tipikor tahun 2001. (ft/Klide)

About Bony Lerek

Scroll To Top