Kupang, fajartimor.com – Rentang kendali kekuasaan pemerintahan yang kini didominasi sekelompok kecil golongan elit (orang-orang yang katanya berduit dan pemilik modal besar), rupanya telah berakar dalam.
Proses politik yang sebelumnya dikumandangkan Ibu Haja Megawati Soekarnoputri dalam menggugat kekuasaan tak terbatas Presiden Soeharto berujung kemenangan besar rakyat dan masyarakat Indonesia.
Rakyat dan atau masyarakat Indonesia yang lalu mendapatkan keagungan demokrasi kemudian berbala-bala menggabungkan diri dalam pembentukan sejumlah partai reformis didukung Sang hiro-nya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Namun ancaman oligarki yang telah hidup berabad-abad bahkan dimurnikan pada awal abad keduapuluh melalui teori elite, perlahan merambah dan bahkan ikut bermetamorfosis dalam setiap perjuangan rakyat.
Semangat besar masyarakat demi mencapai tujuan kesejahteraan melalui perjuangan perutusannya pada sejumlah struktur partai, dan selanjutnya diutus di Parlamen dan Strategis Politik ibarat permainan catur. Sang oligarki juga rakyat dan kelompok masyarakat melalui perutusannya terpantau secara simultan bertarung. Dan sepertinya suka ataupun tidak suka, permainan politik terkini benar dimenangkan dan dikuasai sang oligarki.
Faktanya, rakyat dan kelompok besar masyarakat yang sebelumnya iklas memberikan suaranya untuk selanjutnya mendapatkan legitimasi pelayanan pendidikan, ekonomi, kesehatan menuju sejahtera seakan hilang diterpa gulungan ombak kesejahteraan temporer mainan oligarki.
Bantuan sembako juga ketegori bantuan menggiurkan yang berlaku sesaat pada masa pra pemilu legislatif juga pemilu kepala daerah jelas memunculkan pengaruh dan tekanan politik oligarki.
Metamorfosis oligarki yang tidak sempurna ini memunculkan sekaligus menampilkan betapa rakyat dan kelompok masyarakat pemilih ada dalam kategori capung, kecoak, belalang serta jangkrik yang mudah sekali dikibuli, ditangkap bahkan diberangus. Hal yang sama pula bahkan berlaku pada sejumlah elemen dan struktur partai.
Di massanya, Bung Karno justru meninggalkan PNI yang didirikannya karena tidak lagi berjalan pada asas dan tujuan perjuangan. Bung Karno bahkan menggugat pengaruh juga tekanan kolonialisme dan imperialisme Belanda melalui Pledoinya yang dibacakan di Pengadilan Landraad Bandung pada tahun 1930 yang kemudian dikenal sebagai Pidato Indonesia Menggugat.
Untuk diketahui, Soekarno mengawali pidato pembelaan Indonesia Menggugat dengan menyampaikan bahwa proses peradilan yang sedang dilakukan terhadapnya adalah sebuah proses politik penguasa kolonial untuk membungkam gerakan nasional yang mulai tumbuh sejak dekade awal abad ke-20. Di halaman awal pembelaannya Soekarno menuliskan hal berikut.
“Tak usah kami uraikan lagi, bahwa proses ini adalah proses politik: ia, oleh karenanya, di dalam pemeriksaannya, tidak boleh dipisahkan dari soal-soal politik yang menjadi sifat dan asas pergerakan kami dan yang menjadi nyawa pikiran-pikiran dan tindakan- tindakan kami…”
Bila diselaraskan dengan kondisi politik hari ini maka ada kesamaan yang praksis sama. Ketika diabaikan jangan heran kerusakan struktur partai juga kerusakan pada kelompok masyarakat tentunya akan hidup abadi.
Yakin saja senioritas pasti terkubur zaman. Representasi hanya akan menjadi makanan struktur karbitan. Kerusakan masyarakat akan terus saja tumbuh dan berkembang di tengah gelombang multi partai marhaenis yang menghadirkan makanan bantuan temporer.
Ketika ingin bertahan, hanya ada satu kata kunci, kembali kepada roh, spirit dan nilai-nilai perjuangan. Depankan semangat gotong royong. (boni lerek)
