Kupang, fajartimor.com – Sejumlah perwakilan milenial dan Generasi Z menyatakan sikap tegas menolak mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. Sikap tersebut disampaikan saat dimintai tanggapan oleh jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur dalam diskusi terbatas yang digelar di ruang rapat Sekretariat DPD, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI Perjuangan.
Dalam dialog tersebut, para perwakilan milenial dan Gen Z menilai bahwa pemilihan kepala daerah yang tidak melibatkan partisipasi langsung rakyat bertentangan dengan nilai-nilai luhur demokrasi. Mereka menegaskan bahwa hak pilih rakyat merupakan pilar utama demokrasi yang tidak dapat dikesampingkan.
Perwakilan milenial, Noni Talan, menyampaikan sikap penolakan terhadap wacana Pilkada yang dipilih oleh lembaga legislatif. Menurutnya, keterlibatan rakyat secara langsung merupakan esensi demokrasi yang harus dijaga.
Sikap serupa juga disampaikan oleh Celvin Meak, yang secara tegas menyatakan penolakan terhadap mekanisme Pilkada tidak langsung. Ia menilai bahwa pengambilan hak pilih rakyat merupakan kemunduran demokrasi.
Sementara itu, Sheriyn Pajo menyampaikan penolakan dengan analogi yang menekankan pentingnya hak pilih rakyat. “Cinta saja harus diperjuangkan, apalagi hak pilih rakyat yang hendak dipasung. Saya tegas menolak,” ujarnya.
Penolakan juga disampaikan oleh Samson Stevandry Johannis, yang menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat yang harus dipertahankan. Hal senada disampaikan Stevand Yohanis Dillac, yang menyatakan sikap tegas menolak mekanisme Pilkada melalui DPR dan DPRD.
Diskusi terbatas tersebut menjadi ruang dialog antara pengurus DPD PDI Perjuangan NTT dan perwakilan generasi muda untuk menyerap aspirasi serta pandangan kritis terkait arah demokrasi ke depan. Momentum HUT ke-53 PDI Perjuangan dimanfaatkan sebagai refleksi bersama dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. (ft/tim)
