Home / Berita utama / ‘Pemkab Matim, Tidak Punya Nyali Lawan PT. AGOGO GOLDEN GROUP’
‘Pemkab Matim, Tidak Punya Nyali Lawan PT. AGOGO GOLDEN GROUP’

‘Pemkab Matim, Tidak Punya Nyali Lawan PT. AGOGO GOLDEN GROUP’

Kupang, fajartimor.com – Ibarat Macan Ompong, Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur dan Aparat Hukumnya dinilai tak punya nyali melawan PT.Agogo Golden Group, yang nyata-nyata melakukan Kegiatan penambangan Material Galian C secara ilegal di Galong, Desa Watu Pari – Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.
Pernyataan tersebut disampaikan Meridian Dado, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT (TPDI NTT) kepada media ini melalui pesan whatsApp, Minggu (09/2/2020).
Menurut Sang Pengacara kawakan tersebut, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Agogo Golden Group (AGG) sejak bulan Desember 2019 demi kepentingan pengerjaan Jalan Propinsi, ruas Bealaing – Mukun – Mbazang Segmen 2 tahun anggaran 2019 senilai Rp 14,1 Milyar, adalah nyata-nyata merupakan tindak pidana murni sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Konten Undang-undangnya jelas. Bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),” tulis Meridian

Dikatakan, walaupun kegiatan penambangan Material Galian C secara ilegal oleh PT Agogo Golden Group (AGG) itu nyata-nyata merupakan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun anehnya Bupati Matim dan jajaran hukumnya, justru pura-pura tidak tau dan tidak memiliki nyali untuk mempidanakan PT Agogo Golden Group (AGG).
“Segenap bukti dan unsur-unsur tindak pidana pertambangan ilegal sudah memenuhi syarat yuridis bagi dilakukannya proses penyidikan oleh Polres Manggarai Timur terhadap PT Agogo Golden Group,” jelas Meridian dalam rilis pernyataannya.
Pengacara yang sudah makan garam dengan urusan hukum tersebut menjelaskan, sebelum melakukan kegiatan penambangan Material Galian C di Galong, Desa Watu Pari – Kecamatan Kotà Komba, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) dengan menggunakan excavator maka semestinya PT Agogo Golden Group (AGG) harus memiliki legalitas hukum.
“Harusnya, PT AGOGO sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT dan sebelumnya terlebih dahulu harus ada yang namanya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar eksistensi wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Karena dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor : 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 7 menegaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan melalui tahapan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan setelah itu barulah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor : 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa sebelum memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam atau batuan, Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati / Walikota,” beber Meridian.

Lebih jauh dijelaskan, oleh karena pada kenyataannya PT Agogo Golden Group (AGG) tidak memiliki legalitas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) selama melakukan usaha pertambangan Material Galian C di wilayah Kabupaten Manggarai Timur maka sungguh sangat fatal apabila Bupati Manggarai Timur sebagai penguasa wilayah setempat bisa seenaknya lepas tangan terhadap pelanggaran pidana berupa penambangan Material Galian C secara ilegal di Galong, Desa Watu Pari – Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur oleh PT Agogo Golden Group (AGG) tersebut.
“Menurut kami, hanya pihak-pihak yang tidak memperhitungkan dampak hukum, dampak sosial atau konflik masyarakat serta dampak kerusakan lingkungan yang membiarkan aktivitas ilegal itu tetap berlangsung di wilayah kekuasaannya. Kami tidak anti terhadap aktivitas pertambangan Material Galian C demi mendukung proses pembangunan suatu wilayah, namun semuanya harus melalui mekanisme dan mengikuti aturan yang berlaku sehingga kesesuaian tata ruang, keseimbangan lingkungan dan aspek karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal tetap terus bisa terjaga,” kritik Meridian Dado dalam tulisannya tertanggal 8 Februari 2029. (ft/tim)

About Bony Lerek

Scroll To Top