Kupang, fajartimor.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmen keberpihakan pelayanan publik melalui penguatan sektor jasa konstruksi yang berorientasi pada pemerataan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTT Melkiades Laka Lena saat membuka Rapat Kerja Jasa Konstruksi di Aula Fernandez, Lantai IV Kantor Gubernur NTT, Kupang, Rabu (13/01/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat, mulai dari akses jalan, sumber daya air, permukiman layak huni, hingga infrastruktur pendukung kesehatan dan ekonomi rakyat.
“Pemerintah Provinsi NTT memandang pembangunan infrastruktur bukan semata proyek fisik, tetapi sebagai instrumen pelayanan yang harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Melkiades.
Ia menjelaskan, komitmen tersebut selaras dengan Misi Pertama RPJMD Provinsi NTT 2025–2029, yakni pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah, serta Pilar Ketiga RPJMD tentang pemerataan infrastruktur dasar.
Menurut Melkiades, sedikitnya tujuh dari sepuluh program prioritas daerah difokuskan pada sektor infrastruktur, antara lain pembangunan dan perbaikan jalan, penyediaan air bersih melalui sumur bor dan jaringan perpipaan, rekonstruksi infrastruktur dasar, serta program rumah layak huni.
“Yang belum optimal akan terus kami dorong. Prinsipnya, pemerintah hadir secara dialogis, mendengar kebutuhan lapangan, dan memastikan layanan infrastruktur berjalan adil serta berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat kerja tersebut juga menjadi forum evaluasi kinerja jasa konstruksi, baik dari sisi kualitas fisik bangunan, kepatuhan terhadap standar teknis, keselamatan kerja, maupun integritas pelaksanaan proyek.
Gubernur menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas agar hasil pembangunan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi aktif pelaku jasa konstruksi lokal.
“Kami ingin pelaku jasa konstruksi daerah tumbuh sehat, profesional, taat regulasi, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi NTT,” tegasnya.
Pemprov NTT berharap melalui forum ini terbangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya tertib hukum, tetapi juga benar-benar berpihak pada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan daerah. (Ft/tim)
