Home / Berita utama / ‘Pengakuan Yuli Arfa soal Fee Tidaklah Sempurna‘
‘Pengakuan Yuli Arfa soal Fee Tidaklah Sempurna‘

‘Pengakuan Yuli Arfa soal Fee Tidaklah Sempurna‘

Fajartimor.com – Kasus NTT Fair yang diduga melibat sejumlah pihak termasuk mantan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya rupanya terus bergulir. Belakangan mengemuka, pengakuan Yuli Arfa, mantan kadis Perumahan dan Permukiman soal tekanan ‘Fee’ dapat dikatakan sebagai tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan.

Yang dikejar Penyidik Kejaksaan dan Hakim dalam sebuah perkara pidana yakni kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Oleh karenanya, Jaksa Penyidik dan Hakim selalu beraras pada kekuatan Surat, Keterangan Para Pihak (Saksi), Keterangan Ahli dan Petunjuk.

“Kekuatan Surat, Keterangan para pihak (saksi), Keterangan Ahli dan Petunjuk adalah alat bukti sah yang dikenal dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jadi bila kemudian ada yang mengaku mendapat pesanan Fee dalam kasus hukum NTT Fair tanpa bisa membuktikan pengakuannya, jelas tidak kuat, sempurna dan menentukan,”

Bahwa Penyelidikan dan Penyidikan sebuah perkara pidana dilakukan secara bertahap, seturut asas legalitas prosedural dengan mengedepankan kebenaran substantif.

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Yuli Arfa seharusnya paham wilayah kewenangannya. Yang bersangkutan tentu paham dan tidak kemudian seolah-olah melempar tanggungjawab kepada pihak lain termasuk mantan Gubernur Drs. Frans Lebu Raya.

“Kalau benar ada permintaan Fee, apa buktinya? Apakah ada rekaman pembicaraan dengan mantan Gubernur? Pembicaraannya dimana? Dan siapa saja saksinya? Atau adakah surat prinsip permintaan Fee yang dipunyai seorang Yuli Arfa? Kalau ada tunjukan! Jangan lalu membuat pengakuan semata tanpa bukti materiilnya. Atau lainnya yakni apakah permintaan Fee itu, diikuti dengan pemberian Fee dimaksud dan diterima sendiri oleh mantan Gubernur Frans Lebu Raya?. kalau itu dilakukan, ada rekamannya? dimana lokasinya?siapa saja saksinya!,”

Fakta pemberitaan sejumlah media terpapar, ada permintaan Fee yang diakui Yuli Arfa, mantan Kadis Permukiman dan Perumahan Rakyat.

Namun hal yang tidak boleh disepelekan adalah apa yang tersirat dalam pasal 189 ayat (4) KUHAP, mempunyai makna bahwa Pengakuan menurut KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan volledig bewijs kracht, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan beslissende bewijs kracht

Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan Yuli Arfa soal Fee yang diberitakan sejumlah media bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, (ft**)

About Bony Lerek

Scroll To Top