Home / Berita utama / ‘Pinjaman Rp 900 Miliar Diujung Cela’
‘Pinjaman Rp 900 Miliar Diujung Cela’

‘Pinjaman Rp 900 Miliar Diujung Cela’

Kupang, fajartimor.com – Tarik ulur jadi atau tidaknya pinjaman Daerah sebesar Rp 900 miliar terus berkutat dengan alasan dan tantangan. Lain pendapat Pemerintah, lain pendapat Bank NTT, lain pula pendapat OJK. Komisi III dan IV DPRD NTT yang menjadi labuhan harapan rupanya terus saja berlainan pendapat. Ibarat diujung cela, Banggar DPRD pun tidak ingin ceroboh dan berpendapat lain. Mengingat diujung cela, ada lembah maut yang sudah dan sedang siap menanti.

Prinsip taat asas dengan mengedepankan aspek prosedural maupun substansial adalah yang objektif dan proporsional karena jelas ada tekanan prudential policy (Resiko dan kehati-hatian).

Penjelasan yang didapat Komisi III saat berkonsultasi ke Kementerian Keuangan agar menghindari Pinjaman sebesar Rp 900 Miliar rupanya berbanding lurus dengan penjelasan OJK NTT saat rapat pembahasan pinjaman bersama Dirut Bank NTT dengan Komisi III DPRD setempat.

“Pengakuan tak terduga dari Dirut Bank NTT soal pinjaman Rp 900 miliar yang telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum diangkat jadi Dirut jelas memantik kehati-hatian dewan.(baca berita fajartimor, Bahas Rencana Pinjaman Rp 900 M, Dirut Bank NTT: Saya Jadi Dirut Karena Ini),”.

Saat pembahasan di Banggar soal Pembiayaan, sejumlah anggota banggar justru bersih keras dan meminta dokumen yang berkaitan dengan pinjaman Rp 900 miliar yang sama sekali tidak diberikan pemerintah daerah.

Patris Laliwolo, salah satu anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan justru menyarankan pemerintah menghindari pinjaman dan fokus pada rasionalisasi anggaran untuk tujuan capaian penyelesaian infrastruktur jalan. Namun bila sesuai aturan dan prosedur, dukungan tentunya diberikan.

“Niat percepatan infrastruktur ya saya setuju dengan pinjaman tapi tentunya harus dengan prosedur yang benar,” usul Patris.

Atas dalil dan argument yang dikemukakan sejumlah anggota Banggar terkait pinjaman daerah, Badan Anggaran dalam laporan hasil pembahasan Anggaran terhadap Rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 kaitannya dengan tambahan penerimaan pembiayaan akibat pinjaman daerah yang dibacakan Anggota Dewan yang terhormat, Maria Nuban Saku (anggota fraksi Perindo) tanggal 25 November 2019 di ruang rapat utama DPRD NTT, berpandangan bahwa hasil pembahasan dan pendapat Komisi III dan IV yang disampaikan dalam rapat konsultasi sudah memberikan gambaran yang utuh, baik dari aspek procedural maupun substansial. Oleh karenanya Badan Anggaran mengakomodasi kedua pandangan ini dan melampirkan Laporan Hasil Pembahasan Komisi III dan IV menjadi bagian tak terpisahkan dari Laporan Badan Anggaran untuk dipelajari, dicermati, dikaji, oleh Paripurna Dewan yang terhormat melalui mekanisme dan jadwal yang ada.

Diluar ruang rapat utama DPRD NTT, salah seorang anggota dewan yang tidak ingin namanya disebutkan kapada fajartimor justru tegas mengatakan bahwa konsultasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan belum lama ini menyarankan agar menghindar dengan pinjaman tersebut.

“Kalau tidak ada cela, jangan cari cela karena nanti tercela,” begitu kata orang Kementerian.
Nanti ujungnya seperti apa, pandapat akhir fraksi tanggal 27 November 2019 akan menjadi terang benderang.
Pantauan fajartimor semalam, Ruang Sidang Utama tidak terlalu banyak dipenuhi jajaran OPD terkait. (ft/tim)

About Bony Lerek

Scroll To Top