Kupang, fajartimor.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan One Village One Product (OVOP) sebagai program mahkota (crown program) kepemimpinan Gubernur Melkiades Lakalena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma. Program ini dirancang sebagai strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, dengan tahapan terukur dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, serta berbasis kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, dalam dialog bersama insan pers di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur NTT, Kupang, Jumat (2/1/2026). Ia merespons sejumlah masukan media terkait tantangan implementasi OVOP di lapangan, mulai dari pemasaran, kepastian pasar, dampak ekonomi global, hingga keterbatasan infrastruktur jalan sebagai penopang distribusi produk desa.
Wakil Gubernur menegaskan, pada jangka pendek, fokus OVOP diarahkan pada penataan ekosistem dasar, meliputi pemetaan potensi desa dan komunitas, peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM, penguatan kualitas produk, serta pembukaan akses pasar awal melalui NTT Market. Tahap ini juga mencakup konsolidasi kebijakan dengan pemerintah kabupaten/kota, mengingat pelaksanaan OVOP berada langsung di desa dan komunitas.
“OVOP tidak berdiri sendiri. Ia terintegrasi dengan desa dan komunitas produktif, serta disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, koordinasi lintas pemerintahan menjadi fondasi agar program ini berjalan efektif,” ujar Wagub.
Dalam jangka menengah, Pemprov NTT menargetkan penguatan hilirisasi dan kelembagaan ekonomi rakyat. OVOP diintegrasikan dengan koperasi, termasuk koperasi desa Merah Putih, yang mendapat dukungan permodalan dari pemerintah. Koperasi diposisikan sebagai simpul penggerak ekonomi lokal yang menjembatani produksi masyarakat dengan pasar, sekaligus memastikan tata kelola usaha yang sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, pengembangan varian program seperti one school one product juga one Community one produck diperluas untuk memperbesar basis produksi dan inovasi. Pada fase ini, standarisasi produk menjadi fokus utama, mencakup kualitas, pengemasan, sertifikasi, hingga pemenuhan standar tertentu agar produk mampu bersaing di pasar regional dan nasional.
“Produk yang masuk ke pasar dan koperasi harus memenuhi standar. Ini proses bertahap. Program baru tidak mungkin langsung sempurna, tetapi akan terus diperbaiki seiring berjalan,” jelasnya.
Sementara dalam jangka panjang, OVOP diarahkan menjadi penggerak utama transformasi ekonomi NTT berbasis sumber daya alam non-tambang. Pemerintah menargetkan terciptanya rantai nilai yang kuat dari hulu ke hilir, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, serta terbentuknya pasar yang berkelanjutan bagi produk desa dan komunitas.
Terkait infrastruktur, Pemprov NTT mengakui masih terdapat sekitar 30 persen jalan provinsi dalam kondisi rusak. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan, terlebih pemerintah saat ini masih melanjutkan program dari periode sebelumnya. Meski demikian, perbaikan konektivitas jalan tetap menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap keberhasilan OVOP, terutama dalam distribusi produk dan akses pasar.
Di sisi fiskal, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), termasuk optimalisasi pajak kendaraan bermotor yang tingkat kepatuhannya masih di bawah 50 persen. Peningkatan PAD dinilai penting untuk memperluas ruang fiskal pembangunan, termasuk mendukung infrastruktur dan pengembangan ekonomi berbasis desa.
Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat, Pemprov NTT menegaskan OVOP bukan sekadar kebijakan populis, melainkan strategi pembangunan jangka panjang untuk menggerakkan ekonomi lokal, menciptakan nilai tambah SDA non-tambang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT secara berkelanjutan. (Ft/Boni)
