Home / Berita utama / Radio Swara NTT, Tabrak PP Nomor 11 Tahun 2005
Radio Swara NTT, Tabrak PP Nomor 11 Tahun 2005

Radio Swara NTT, Tabrak PP Nomor 11 Tahun 2005

Kupang, fajartimor.com – Pendirian Lembaga Penyiaran Radio Swara NTT oleh Biro Humas Provinsi yang kini menjadi polemik di ruang publik dinilai sejumlah kalangan sebagai upaya menabrak Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2005.

Jika benar informasinya bahwa Biro Humas Setda NTT, telah mendirikan Radio Swara NTT maka ini jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa lembaga penyiaran publik pemerintah daerah agar tidak mendirikan lembaga penyiaran publik lainnya karena sudah ada TVRI dan RRI, jelas Yosef Kolo, S.S Ketua KPID NTT kepada media ini, Rabu (11/12/2019), bertempat di ruang kerjanya.

“Peraturan Pemerintahnya jelas. Anehnya koq ditabrak? ini fenomena baru dan baru pertama kali terjadi di Indonesia,” heran Yosef.

Publik lokal, komunitas dan jejaring kata mantan wartawan AFB TV ini, tentunya memiliki pengetahuan umum tentang adanya tiga lembaga Negara yang memiliki kewenangan penuh dalam mendirikan sebuah lembaga penyiaran.

“Tiga lembaga itu ya KPID yang bertanggungjawab terhadap program siaran secara administratif, Balai Monitar mengawasi Kanal atau Frekwensi sementara Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeksekusi ijin prinsip baik sementara maupun permanen. Jadi sebenarnya untuk mendirikan sebuah lembaga penyiaran, seturut undang undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 prosesnya panjang,” jelas Yosef.

Dikatakan bila kemudian Lembaga Penyiaran tersebut mengantongi ijin sementara dari kementerian, barulah dibangun infra struktur penyiaran, lalu mendapatkan kanal sementara. Dan setelah enam bulan ijin sementara, maka tahapan berikutnya dilakukan evaluasi uji siaran yang dilakukan oleh KPID setempat. Setelah itu KPID merekomendasikan sejumlah kelayakan yang di apload secara online dengan menggunakan aplikasi simpe3.

“Secara administratif, KPID dalam posisi mengatur proses perijinan dan isi siaran dari sebuah Lembaga Penyiaran. Terkait informasi adanya pendirian Radio Swara NTT oleh Biro Humas, KPID terus mengikuti sambil melihat apa payung hukumnya. Kita juga menunggu penjelasan resmi dari Biro Humas,” terang Yosef.

Informasi media ini, NTT hanya dijatah 16 Kanal atau Frekwensi oleh Pusat. Dan itu berlaku permanen. Yang berkembang, Radio Swara NTT justru telah membangun infra struktur penyiaran dengan dilengkapi sejumlah alat canggih.

Hingga berita ini diturunkan, Karo Humas Marius Jelamu belum bisa dihubungi. (ft/tim)

About Bony Lerek

Scroll To Top