Kupang, fajartimor.com — Program pengadaan papan tulis pintar (smartboard/interactive flat panel) oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025 menuai sorotan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di tengah dorongan percepatan digitalisasi pendidikan, banyak SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, justru masih bergulat dengan persoalan mendasar berupa gedung belajar rusak, ruang kelas darurat, serta keterbatasan listrik dan jaringan internet.
Hingga kini, tidak tersedia data publik yang merinci besaran anggaran smartboard khusus untuk SMA/SMK di NTT. Pengadaan tersebut merupakan bagian dari program nasional digitalisasi sekolah yang dibiayai melalui APBN, bukan APBD Provinsi NTT. Secara nasional, pemerintah diketahui mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk pengadaan interactive flat panel yang ditujukan ke ratusan ribu sekolah di berbagai daerah.
Namun di NTT, kebijakan ini dinilai tidak sepenuhnya berpijak pada realitas lapangan. Sejumlah sekolah, terutama di wilayah kepulauan dan pedesaan, dilaporkan masih menggunakan ruang kelas semi permanen, bangunan dengan atap bocor dan dinding rapuh, serta belum memiliki pasokan listrik stabil bahkan ada yang belum terjangkau jaringan internet.
Kondisi tersebut merupakan prasyarat utama agar perangkat digital seperti smartboard dapat dimanfaatkan secara optimal.
Masalah serupa juga dihadapi SMA dan SMK swasta yang selama ini menjadi tulang punggung akses pendidikan di daerah terpencil. Dengan kondisi infrastruktur yang masih darurat, pengadaan perangkat berteknologi tinggi dinilai berisiko tidak efektif dan tidak tepat sasaran apabila tidak diiringi dengan perbaikan fasilitas dasar sekolah.
Beberapa pemangku kepentingan pendidikan di daerah menyebut pemerintah daerah telah menyuarakan perlunya penyesuaian prioritas kebijakan digitalisasi.
Usulan tersebut mencakup rehabilitasi ruang kelas, penyediaan listrik, serta penguatan akses internet sebelum distribusi perangkat pembelajaran digital. Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai jumlah unit smartboard yang diterima NTT maupun peta sekolah sasaran di tingkat SMA/SMK.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT belum merilis data rinci terkait distribusi smartboard, jenis perangkat yang digunakan, serta tingkat kesiapan sekolah penerima.
Ketiadaan data tersebut memperkuat kesan lemahnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kondisi riil pendidikan di daerah.
Sebagai catatan, secara umum terdapat dua jenis smartboard yang digunakan di SMA/SMK, yakni Interactive Flat Panel (IFP) dan Interactive Whiteboard (IWB) berbasis proyektor.
IFP berupa layar LED/LCD besar dengan fitur sentuh interaktif, resolusi tinggi hingga 4K, serta sistem operasi bawaan yang relatif mudah dioperasikan dan lebih tahan lama.
Sementara IWB berbasis proyektor memiliki biaya awal lebih rendah, tetapi memerlukan ruangan gelap, perawatan rutin, serta instalasi yang lebih kompleks.
Dalam konteks sekolah dengan infrastruktur terbatas, pemanfaatan kedua jenis perangkat tersebut tetap bergantung pada kesiapan dasar seperti ruang kelas layak, listrik stabil, dan konektivitas internet. Tanpa prasyarat itu, digitalisasi berisiko berhenti pada simbol modernisasi, bukan peningkatan mutu pembelajaran.
Pihak sekolah dan masyarakat pendidikan di NTT berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyelaraskan kebijakan digitalisasi dengan kondisi faktual di lapangan. Penajaman prioritas dinilai penting agar anggaran negara benar-benar berdampak langsung bagi siswa dan guru, bukan justru memperlebar kesenjangan antara program nasional dan realitas pendidikan di daerah. (ft/tim)
