Home / Berita utama / Ssssssttttt!!! Anggaran 17 Paket Proyek Senilai Rp 26 Milyar Lebih, Dipangkas Yentji Sunur?
Ssssssttttt!!! Anggaran 17 Paket Proyek Senilai Rp 26 Milyar Lebih, Dipangkas Yentji Sunur?

Ssssssttttt!!! Anggaran 17 Paket Proyek Senilai Rp 26 Milyar Lebih, Dipangkas Yentji Sunur?

Kupang, fajartimor.com – Selain membatalkan 29 Paket Proyek Jalan dan Air Minum bernilai Rp 75 Milyar di Lembata, Mantan Bupati Lembata periode 2011-2016, Eliaser Yentji Sunur justru diduga kuat ikut andil memangkas anggaran dari 17 paket proyek Jalan dan Air Bersih pada tahun anggaran 2016 senilai Rp 26.064.487.000.

Pemangkasan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata. Stigma Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), layak disematkan kepada Kabupaten yang dahulu dikenal dengan sebutan Lomlen ini, karena pemangkasan anggaran pada pelaksanaan 17 paket proyek tersebut justru berimbas pada realitas pekerjaan yang terkesan amburadul alias tidak sesuai perencanaan dan bestek.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Mendahului Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lembata tahun 2016, diketahui 17 paket proyek jalan dan air bersih yang dananya dipangkas tersebut sebagai berikut:

  1. PembangunanJalan Labalimut – Wuakerong (0,29 km) senilai Rp 400 juta, dipangkas sebesar Rp 200 juta (50 %) menjadi Rp 200 juta.
  2. PembangunanJalan Hingalangmengi – Kalikur – Wairiang (6,08 km) senilai Rp 9.125.000.000,- dipangkas sebesar Rp 2 milyar (28 %) menjadi Rp 7.125.000.000.
  3. PeningkatanJalan Puor – Wulandoni (1,67 km) senilai Rp 2,5 milyar, dipangkas sebesar Rp 125 juta (5%) menjadi Rp 2,375 milyar.
  4. PeningkatanJalan Sp.Trans Lembata – PLN – Panti Asuhan (0,67 km) senilai Rp 1 milyar, dipangkas sebesar Rp 600 juta (60 %) menjadi Rp 400 juta.
  5. PeningkatanJalan Pasar Pada – Terminal Barat (1,33 km) senilai Rp 2 milyar, dipangkas sebesar Rp 1,7 milyar (85%) menjadi Rp 300 juta.
  6. PeningkatanJalan Boto – Penikenek (0,67 km) senilai Rp 1 milyar, dipangkas sebesar Rp 700 juta (70%) menjadi Rp 300 juta.
  7. Peningkatan Jalan Waikomo – Puor – Watubua, segmenBelang – Belame (1 km) senilai Rp 1,5 milyar, dipangkas sebesar Rp 1 milyar (66,67%) menjadi Rp 500 juta.
  8. PeningkatanDaerah Irigasi Wairamai (Lanjutan) senilai Rp 3,3 milyar, dipangkas sebesar Rp 2,350 milyar (71,21%) menjadp 950 juta.
  9. PeningkatanDaerah Irigasi Lewolagan senilai Rp 3.030.970.000, dipangkas sebesar Rp 2.312.798.000 (76,31%), menjadi Rp 718.172.000.
  10. PerluasanJaringan Air Minum/Air Bersih Desa Pada /Kota Lewoleba Rp 2.650.000.000, dipangkas sebesar Rp 2.378.949.000 (89,77%) menjadi Rp 271.060.000.
  11. PerluasanJaringan Air Minum/Air Bersih Waisia ke Desa Lamalera A senilai Rp 2.383.000.000, dipangkas sebesar Rp 1.683.000.000 (70,63%), menjadi Rp 700 juta.
  12. Pembangunan/PerluasanJaringan Air Minum/Air Bersih dari Reservoar Bakalerek ke Kec. Ile Ape dan Kec. Ile Ape Timur/Kota Lewoleba senilai Rp 6.445.940.000, dipangkas sebesar 3.945.940.000 (61,22%), menjadi Rp 2,5 milyar.
  13. PeningkatanJalan Lingkungan Depan Puskesmas Boalangu (0,13 km) senilai Rp 200 juta, dipangkas sebesar Rp 50 juta (25%) menjadi Rp 150 juta.
  14. PeningkatanJalan Dalam Desa Boalangu (0,27 km) senilai Rp 400 juta, dipangkas sebesar Rp 200 juta (50%), menjadi Rp 200 juta.
  15. PeningkatanJalan Dalam Lingkungan Desa Bour (0,13 km) senilai Rp 200 juta, dipangkas sebesar Rp 50 juta (25%) menjadi Rp 150 juta.
  16. PembangunanJalan Lingkungan Samping Barat Pekuburan Bluwa Menuju Kampung Labala (0,13 km) senilai Rp 200 juta, dipangkas sebesar Rp 50 juta (25%) menjadi Rp 150 juta.
  17. PeningkatanJalan Lingkungan Samping Rumah Bapak Lorens Hadung Menuju Mesjid Agung Al – Iklas Lewoleba (4,58 km) senilai Rp 6.868.800.000, dipangkas sebesar Rp 6.718.800.000 (97,82%), menjadi Rp 150 juta.

Selain itu berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber yang sangat layak dipercaya, Dana Alokasi Khusus yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak lagi dapat diubah ‘seenak perut sendiri’ oleh para Bupati karena APBN telah ditetapkan dengan Undang-Undang. Perubahan volume, lokasi, anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Lainnya, Dokumen Pelaksanaan Mendahului Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas PU Kabupaten Lembata (yang memuat pembatalan 29 paket proyek, perubahan volume, penambahan dana, pemangkasan anggaran proyek, red) yang dituangkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Lembata tahun 2016 pun telah ditolak oleh DPRD Kabupaten Lembata.

Sementara fakta sejumlah persoalan pelik yang sepanjang ini dilansir media ini, seakan jauh dari jangkauan hukum. Masyarakat justru banyak yang bertanya, seperti apa peran BPK RI, BPKP NTT dan kesigapan Aparat Penegak Hukum. “Hingga saat ini aparat Polres Lembata dan Kejari Lewoleba bak macan ompong. Begitu banyak proyek bermasalah di Kabupaten Lembata namun aparat hukum seakan telah buta matanya. Ada apa dibalik itu?,” kesal warga. (ft/sf/oni/ian)

About Bony Lerek

Scroll To Top