Home / Berita utama / Usut Tuntas Perampokan Uang Rakyat Dalam Kejahatan Proyek Di PU Lembata
Usut Tuntas Perampokan Uang Rakyat Dalam Kejahatan Proyek Di PU Lembata

Usut Tuntas Perampokan Uang Rakyat Dalam Kejahatan Proyek Di PU Lembata

Kupang, fajartimor.com – Aparat Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) diminta untuk segera mengusut tuntas Perampokan Uang Rakyat dalam Kejahatan Proyek, di Dinas Pekerjaan Umum Lembata.

Dugaan adanya fee 10 persen mendahului pelaksanaan kegiatan, fakta penumpukan pekerjaan (proyek) pada satu Perusahaan tertentu yang berimbas pada terbengkalainya pelaksanaan fisik proyek Tahun Anggaran 2016 di Lembata, perlu penanganan serius. “Ini Perampokan Uang rakyat dalam kejahatan Proyek. Aparat Hukum harus bisa usut sampai Tuntas”, tegas Gabriel Goa, Direktur Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) kepada fajartimor, Minggu (27/11/2016)

Menurutnya, Robbery Money (Pencurian uang/Perampokan uang/Perampasan uang) rakyat secara tersistim, tidak hanya terjadi di dunia Perbankan. Yang lebih luar biasanya justru terjadi pada Lembaga Pemerintahan, khususnya Dinas dinas gemuk yang dipercaya mengelola anggaran Negara.

“Kenyataan adanya Robbery Money (Perampokan Uang, red), konon tertata secara tersistim dan masif pada setiap pelaksanaan proyek proyek pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum, adalah salah satu Lumbungnya. PU. Lembata justru tahun 2016 diketahui mengelola DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp 200 Milyar. Itu pun belum terhitung DAU (Dana Alokasi Umum), dan Kerja sama dengan Non Government Organization/NGO atau  bentuk kerja sama dengan LSM luar berupa Hiba/Pinjaman. Jika dalam perjalanannya dugaan perampokan uang rakyat dalam bentuk kejahatan proyek di Dinas PU tersebut benar adanya, maka Dinas lainnya juga perlu mendapat perhatian. Karena Jangan jangan praktek yang sama pula terjadi disana”, jelas Gabriel.

Lemahnya pengawasan dan antisipasi dini kata Gabriel, adalah pemicu adanya kongkalikong proyek di Dinas Pekerjaan Umum Lembata.

“Mungkin karena akan ada dua hajatan besar di Kabupaten Lembata (Hari Nusantara tanggal 13 Desember 2016 dan Pilkada Lembata tanggal 15 Pebruari 2017), membuat perhatian semua orang (warga/masyarakat juga Pemerintah Lembata) hilang kendali kontrolnya. Membaca fakta pemberitaan di fajartimor dan sejumlah media lainnya, saya justru menduga ada Sengkuni (aktor) dibalik persoalan besar tersebut”, terang Gabriel.

Kadis PU, PPK dan Kontraktor Pelaksana ucap Gabriel, wajib dimintai penjelasannya. Selain itu, anggota parlemen Lembata, juga perwakilan rakyat yang ada di Provinsi dan Pusat perlu memberikan tekanan sehingga persoalan tersebut bisa terang benderang. Minimal jika terindikasi adanya perampokan uang rakyat dalam kejahatan proyek, secepatnya direkomendasikan agar diproses sesuai hukum dan perundang undangan yang berlaku di Negara ini.

“Saya baru tahu ya, satu Perusahaan tertentu, bisa kerja tiga (3) sampai empat (4) proyek besar di Lembata dengan lokasi berbeda. Memangnya Perpres 70 menghendaki demikian? Ataukah memang di Lembata hanya ada dua (2) sampai tiga (3) Perusahaan saja. Ataukah memang benar ada kongkalikong terselubung mengumpulkan uang rakyat Lembata denga modus Proyek? Sebelum terlambat, baik ULPnya, Kadisnya, PPKnya, Kontraktornya, Konsultan Pengawasnya, Pengawas Teknik Lapangan, dan semua yang terlibat dari Perencanaan hingga Pelaksanaannya, segera dimintai pertanggungjawabannya. Aparat Kepolisian dan Kejaksaan setempat sepatutnya sudah bisa mengambil langkah langkah hukum. Bila kekurangan tenaga ahli, minta Bantuan ke KPK. Begitu!”, tandas Gabriel.

Jika dalam perkembangan penanganannya ada kendala jelas Gabriel, Pihak Padma Indonesia, akan segera melakukan langkah langkah hukum, termasuk mendorong persoalan penanganan persoalan tersebut ke tingkat KPK RI.

“Kita terus pantau melalui media dan sejumlah orang orang kita yang ada di lapangan. Jika kemudian dalam perjalanannya ada kendala  penanganan di tingkat Kepolisian ataupun Kejaksaan, maka Dorongan ke KPK RI akan kita lakukan. Data lapangan sementara kita kumpulkan. Ketika sudah cukup (lebih dari dua alat bukti), dorongan ke KPK RI tentunya adalah langkah berikutnya”, tegas Gabriel.

Diketahui, PT. Trans Lembata, mendapatkan sejumlah paket proyek di PU Lembata, namun hampir bisa dipastikan pekerjaan pekerjaan tersebut berjalan di tempat. Begitupun PT. Mega Duta Konstruksi dan sejumlah Perusahaan/rekanan lainnya, Termasuk PT. Omset Karya. Informasi yang berkembang, semua Bendera/Perusahaan yang masuk ke Lembata dan kini sedang melaksanakan pekerjaan proyek di sejumlah lokasi  proyek, diduga kuat dikendalikan oleh seseorang yang katanya cukup disegani di Lembata. (ft/oni)

About Bony Lerek

Scroll To Top