Home / Berita utama / Waspadai Dinas dan Kontraktor
Waspadai Dinas dan Kontraktor

Waspadai Dinas dan Kontraktor

Terkait sebaran pekerjaan Cipta Karya di NTT

Kupang fajartimor.com-Hiruk pikuknya pekerjaan Ditjen Cipta Karya yang dikelola Satker Cipta Karya Provinsi,  seakan ingin menegaskan bahwa Rakyat NTT kini menjadi obyek besar untuk melumaskan kepentingan pihak ketiga dan dinas.

Bukti adanya format pemeriksaan readines criteria paket pekerjaan kontraktual tahun anggaran 2016 sewajarnya dijelaskan secara bertanggungjawab pihak Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi, sehingga masyarakat tidak kemudian dikaburkan dengan benar tidaknya pekerjaan tersebut, jelas Adrianus Ndu Ufi mantan anggota DPRD Provinsi NTT tersebut.

“Nama Output, Sub Output dan Paket Pekerjaan yang terbaca pada format pemeriksaan readines criteria paket pekerjaan kontraktual tahun anggaran 2016 jelas. Ada tiga lokasi di kabupaten Belu dan dua lokasi di kabupaten Kupang. Saat mendapatkan kritik juga pertanyaan dari publik, muncul lagi dua lokasi. Satunya di kabupaten TTS dan satunya lagi di Kota Kupang. Nilai anggarannya miliaran rupiah. Itu anggaran yang tidak sedikit loh. Bila kemudian lima lokasi yang ada di kabupaten Belu dan di kabupaten Kupang, tidak dikerjakan ya yang rugi masyarakat dong. Ketika ada pertanyaan dana itu dikemanakan, pihak pengelola harus bisa menjelaskan agar masyarakat NTT tahu secara pasti”, sindir Adrianus.

Adrianus Sang mantan Dewan yang sangat paham tata kelola anggaran negara tersebut mengatakan sebelum adanya penetapan alokasi anggaran, hal awal yang semestinya dilakukan adalah komunikasi vertikal antara pusat, provinsi dan kota/kabupaten. Langkah selanjutnya komunikasi horisontal antara pemerintah daerah dan rakyat setempat. Ketika kesepakatan telah terjadi antar para pihak dan rakyat yang adalah subjek juga objek pembangunan, maka kesepakatan pada tingkatan Mou (momerandum of Understanding) dilakukan sebagai dasar adanya pelaksanaan survei lokasi dan penyiapan Detail Engeenering Desain (DED).

“Hemat saya, sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud, semua hal yang berhubungan dengan urusan kesiapan adalah yang paling penting. Bahwa perlu adanya penyerahan Aset rakyat yang sekaligus akan menjadi objek lokasi kegiatan pembangunan menjadi hal prinsip. Kondisi terkini justru mengisyaratkan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan khusus di wilayah pemerintahan Belu dan Kabupaten Kupang. Sementara untuk lokasi di Desa Koa Kecamatan Mollo Barat Kabupaten TTS rupanya menimbulkan sejuta pertanyaan kritis. Lain lagi soal Pembangunan Kawasan Kumuh Perkotaan yang berlokasi di Oesapa diluar pengetahuan saya. Jika dugaan publik bahwa kegiatan kegiatan pembangunan tersebut jauh dari mekanisme dan tahapan prosesnya maka kuat dugaan pemerintah pusatpun terlihat terjebak dalam gelontaran alokasi anggaran pada objek pembangunan yang tidak jelas. Hemat saya, Dinas dan Kontraktor harus diwaspadai, karena jangan sampai mereka yang senang, rakyat yang jadi korban”, kecam Adrianus. (ft/tim)

About Bony Lerek

Scroll To Top