Home / Berita utama / Yentji Sunur Tolak Tandatangani SKTM, 340 Guru Honorer (K2) di Lembata Gagal Jadi PNS
Yentji Sunur Tolak Tandatangani SKTM,  340 Guru Honorer (K2) di Lembata Gagal Jadi PNS

Yentji Sunur Tolak Tandatangani SKTM, 340 Guru Honorer (K2) di Lembata Gagal Jadi PNS

Lembata, fajartimor.com-Nasib malang menimpa 340 guru Honorer K2 di Kabupaten Lembata karena mereka tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Depdagri tidak dapat memproses pengangkatan mereka sebagai PNS  karena Bupati Lembata (saat itu, red), Eliazer Yentji Sunur tak bersedia alias menolak menandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) yang disodorkan oleh Pemerintah Pusat sebagai syarat pengangkatan 340 guru Honorer (K2) tersebut menjadi PNS.

Demikian dikatakan Penjabat Bupati Lembata, Piter Manuk ketika dikonfirmasi wartawan terkait nasib 340 guru Honorer (K2) di Lembata yang belum diangkat sebagai PNS hingga saat ini. Menurut Piter, setelah dilantik sebagai Penjabat Bupati, ia ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib 340 guru honorer (K2) tersebut.

Di Jakarta, Piter meminta penjelasan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), mengapa 340 tenaga honorer K2 di Lembata tidak dapat diangkat hingga saat ini? “Menurut mereka, 340 guru honorer tersebut tidak dapat diangkat karena sekitar dua tahun yang lalu, Bupati Lembata (Eliazer Yentji Sunur, red) menolak menandatangani SKTM yang menjadi salah satu syarat pengangkatan tenaga honorer K2 sebagai PNS,” ujar Piter Manuk yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P & K) NTT.

Mendapat penjelasan tersebut, Piter menyatakan kesediaannya untuk menandatangani SKTM yang ditolak Yentji Sunur tersebut. “Saya bilang, kalau begitu biar saya sebagai Penjabat Bupati Lembata yang menandatangani SKTM tersebut supaya 340 tenaga honorer itu bisa diangkat sebagai PNS. Namun Depdagri menolak karena batas waktu pengangkatan bagi 340 tenaga honorer tersebut sudah dilewati,” keluhnya.

Ia sangat prihatin akan nasib 340 tenaga honorer K2 tersebut. “Lembata adalah satu-satunya kabupaten di NTT yang tidak mendapat alokasi pengangkatan PNS dari tenaga honorer K2. Ini sangat disesalkan. Padahal mereka sudah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan banyak yang umurnya sudah di atas 40 tahun. Kasihan nasib mereka, padahal mereka punya isteri dan anak,” keluh Piter yang mantan guru. (ft/tim)

About Bony Lerek

Scroll To Top