Kupang, Fajartimor.com – Proyek penggantian Jembatan Bliko di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang menelan anggaran negara lebih dari Rp18 miliar, kini menuai sorotan tajam. PT Kurnia Mulia Mandiri, pemenang tender melalui e-katalog mini kompetisi jasa konstruksi, diduga tidak memiliki alat berat sendiri dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 itu.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, peralatan berat justru disubkontrakkan ke pihak lokal yang juga disinyalir tak memenuhi standar kelayakan teknis. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius terkait kualitas dan keamanan hasil pekerjaan jembatan bentang 35 meter tersebut.
Publik Pertanyakan Tanggung Jawab BPJN NTT
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT sebagai pelaksana proyek kini menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan mempertanyakan integritas dan pengawasan BPJN terhadap pelaksanaan proyek yang dibiayai dari uang rakyat.
“Apakah proyek sebesar ini diawasi secara profesional? Jangan sampai ini hanya formalitas seremonial lelang tanpa pengawasan lapangan,” ujar seorang tokoh masyarakat Adonara yang enggan disebutkan namanya.
Dalam dokumen teknis e-purchasing mini kompetisi jasa konstruksi, disebutkan bahwa perusahaan pemenang wajib menyediakan peralatan utama sendiri atau melalui kerja sama yang sah dan terdokumentasi. Penggunaan alat berat dari pihak ketiga harus memenuhi standar spesifikasi teknis, keselamatan kerja, dan kelaikan operasional.
Namun, pantauan media ini di lapangan alat berat seperti excavator, crane, dan tandem roller, ready mix dan lain-lain tidak dimiliki langsung oleh PT Kurnia Mulia Mandiri, melainkan dipinjam atau disewa dari rekanan lokal dan kuat dugaan tanpa kejelasan dokumentasi kerja sama.
Telaah Teknis: Tantangan Membangun Jembatan Bentang 35 Meter
Pembangunan jembatan dengan bentang 35 meter bukan pekerjaan sederhana. Diperlukan alat berat berkekuatan tinggi untuk pekerjaan seperti:
Pemasangan fondasi dalam (tiang pancang atau bored pile dan fondasi sumuran)
Pengangkatan balok prategang (girder)
Pemadatan tanah dan pengaspalan pendekatan
Pekerjaan struktur atas dan bawah jembatan
Menurut ahli teknik sipil dari Universitas Nusa, penggunaan alat berat yang tidak memenuhi standar dapat mengancam daya tahan jembatan.
“Jembatan bentang menengah seperti ini memerlukan kontrol ketat terhadap mutu beton, pemasangan girder, dan peralatan lifting. Bila alat berat tidak presisi atau operator tidak bersertifikasi, itu sangat berisiko,” jelasnya.
Tanggung Jawab Hukum dan Etika Konstruksi
Dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyedia jasa konstruksi wajib menunjukkan kapasitas teknis dan sumber daya peralatan saat mengikuti lelang. Bila dalam pelaksanaan terbukti menyimpang, hal ini bisa berujung pada pemutusan kontrak, sanksi blacklist, hingga pelaporan ke aparat penegak hukum.
Saat berita ini diturunkan, pihak PT Kurnia Mulia Mandiri belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. Sementara itu, BPJN NTT juga belum merespons permintaan wawancara dari redaksi Fajartimor.com.
Transparansi dan pengawasan menjadi kunci agar mega proyek infrastruktur tidak menjadi proyek “asal jadi” yang menyia-nyiakan uang rakyat. Harus ada evaluasi serius terhadap pelaksana proyek dan pihak yang mengawasi. (Tim Redaksi | Fajartimor.com)
