Nabire, fajartimor.com — Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Ekadide (IKAPPMME) Se-Kota Studi Nabire mendesak pemerintah, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto dan Panglima TNI, untuk segera menarik pasukan Marinir yang beroperasi di Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Desakan itu disampaikan dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Demos Degei, perwakilan Badan Pengurus IKAPPMME Se-Kota Studi Nabire, pada Rabu (5/11/2025) di Nabire. Ia menilai penempatan pasukan Marinir di wilayah pegunungan tidak sesuai dengan fungsi utama satuan tersebut.
“Apakah di Kabupaten Paniai ada laut atau kepulauan sehingga harus ada Marinir di sini? Ini wilayah pegunungan, bukan daerah pesisir. Jadi penempatan mereka tidak sesuai,” tegas Demos di sela pertemuan di Kodim Rawan, Kali Harapan, Distrik Nabire.
Sekretaris IKAPPMME Se-Kota Studi Nabire, Yason Degei, juga mempertanyakan dasar hukum penugasan pasukan tersebut. Ia menyebut pihaknya belum mengetahui adanya surat perintah resmi dari Panglima TNI atau Presiden terkait pengiriman Marinir ke Paniai.
“Kami meminta Panglima TNI segera melakukan evaluasi terhadap keputusan penempatan Marinir di Ekadide,” ujarnya.
Sementara itu, Andarias Degei, salah satu senior IKAPPMME, menilai kehadiran pasukan non-organik itu berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami berharap TNI meninjau ulang kebijakan ini agar tidak menimbulkan ketegangan,” tandasnya.
Sebelumnya, masyarakat Distrik Ekadide telah menggelar pertemuan pada Selasa (28/10/2025) yang dihadiri oleh tokoh pemuda, tokoh agama, kepala suku, kepala distrik, dan anggota DPRK Paniai. Dalam pertemuan tersebut, warga sepakat menolak keberadaan pasukan Marinir di wilayah mereka.
Penasehat IKAPPMME Se-Kota Studi Nabire, Cristian Jansen Ipou Degei, menyampaikan bahwa masyarakat melarang pasukan Marinir menempati fasilitas umum seperti rumah warga, kantor distrik, sekolah, puskesmas, maupun gereja.
“Masyarakat meminta pasukan non-organik TNI/Polri ditarik kembali ke Enarotali atau Distrik Aradide, tempat markas Koramil dan Polsek berada,” jelas Cristian.
Hal senada disampaikan oleh Opnis Degei, salah satu senior IKAPPMME lainnya. Ia menegaskan langkah penarikan pasukan perlu segera dilakukan untuk menjaga stabilitas dan mencegah ketegangan antara masyarakat dan aparat.
“Tidak ada surat perintah dari Presiden atau Panglima. Maka kehadiran Marinir di Paniai perlu segera dievaluasi,” tutupnya. (Ft/Jeri P. Degei)
