Kupang, fajartimor.com – Baru enam hari sejak dilantik oleh Gubernur NTT, Melky Laka Lena, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTT, Linus Lusi, langsung menekan pedal akselerasi. Bukan dengan seremonial panjang, melainkan lewat gerak cepat membangun fondasi ekonomi kolektif berbasis koperasi yang menyasar akar persoalan: kesenjangan akses modal bagi UMKM.
“Kalau kita mau bicara pertumbuhan regional yang adil, maka koperasi harus jadi alat kerja nyata, bukan sekadar jargon,” ujar Linus dalam nada dialogis yang menegaskan arah barunya.
Momentum halal bihalal pasca Idulfitri di Kampung Maleset, Namosain, Kota Kupang, Minggu (22/3/2026), disulap menjadi ruang konsolidasi ekonomi. Ratusan alumni lintas generasi Sekolah Guru Olahraga Negeri (SGON) Kupang berkumpul—bukan hanya untuk saling memaafkan, tetapi merumuskan langkah konkret: pembentukan koperasi simpan pinjam berbasis jaringan alumni.
“Silaturahmi itu penting, tapi lebih penting lagi bagaimana silaturahmi ini menghasilkan kerja ekonomi bersama,” kata Linus. “Kita mulai dari yang kita punya: jaringan, kepercayaan, dan kebutuhan nyata masyarakat.”
Gagasan Koperasi SGO yang digulirkan tidak berhenti pada eksklusivitas alumni. Linus menegaskan pendekatan inklusif sebagai roh utama. “Koperasi ini terbuka. Ini bukan milik kelompok tertentu, tapi milik masyarakat yang butuh akses modal dan ingin bertumbuh bersama.”
Di balik langkah cepat ini, ada pembacaan tajam terhadap realitas lapangan. Banyak keluarga guru, pelaku usaha kecil, hingga komunitas lokal masih terjebak dalam keterbatasan pembiayaan. Dalam kerangka itu, koperasi diposisikan sebagai instrumen intervensi sosial-ekonomi.
“Kita tidak bisa bicara pertumbuhan kalau aksesnya timpang. Koperasi hadir untuk memangkas jarak itu,” ujarnya lugas.
Secara desain, koperasi ini akan berkantor pusat di Kupang dan ditargetkan menjangkau seluruh kabupaten/kota di NTT. Linus bahkan telah menyiapkan langkah koordinatif lintas daerah. “Kita akan duduk bersama para bupati dan wali kota. Ini kerja bersama, bukan kerja sektoral.”
Langkah ini mencerminkan gaya kepemimpinan “tangan dingin” yang menekankan orkestrasi jaringan dan percepatan implementasi. Dengan pengalaman panjang di birokrasi, Linus membaca bahwa kekuatan terbesar NTT bukan hanya pada sumber daya alam, tetapi pada modal sosial yang selama ini belum terkelola optimal.
Data historis menunjukkan, sejak berdiri sebagai SMOA hingga menjadi SGON, lembaga ini telah melahirkan sekitar 20 ribu alumni yang kini tersebar di berbagai sektor—pendidikan, birokrasi, politik, hingga dunia usaha. Jaringan ini, dalam perspektif Linus, adalah “aset tidur” yang harus diaktifkan.
“Kalau 20 ribu orang ini bergerak dalam satu sistem ekonomi, dampaknya bukan kecil. Ini bisa jadi motor baru pertumbuhan regional,” katanya.
Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tujuh pilar pembangunan dan Dasa Cita, koperasi didorong menjadi simpul distribusi kesejahteraan.
Namun Linus memilih membumikan kebijakan itu ke dalam bahasa kerja. “Kita tidak mulai dari atas. Kita mulai dari bawah, dari komunitas, dari kebutuhan riil. Dari situ kita bangun sistem yang kuat.”
Pertemuan di Maleset menjadi tahap awal—ruang refleksi sekaligus konsolidasi. Tahap berikutnya adalah finalisasi teknis dan percepatan legalitas pasca libur, agar koperasi segera operasional.
Di tengah tantangan ekonomi daerah, langkah cepat ini memberi sinyal kuat: bahwa koperasi tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai strategi utama dalam memangkas kesenjangan dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
“Ini bukan kegiatan sesaat,” tutup Linus. “Ini gerakan. Dan gerakan ini harus menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.” (ft/tim)
